FISIP Unisba Blitar Gelar Forum Kemisan, Angkat Tema Memetakan Masa Depan Demokrasi Indonesia

JATIMTIMES - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar (FISIP Unisba) Blitar mengadakan Forum Kemisan episode ke-4 dengan tema "Memetakan Masa Depan Demokrasi Indonesia", Kamis (6/6/2024). Forum ini diadakan di Aula Majapahit, Unisba Blitar, dari pukul 08.30 hingga 12.30 WIB, dan menghadirkan dua pemateri ahli di bidang politik, yaitu Drs.l Hery Basuki MM, dan Sutowo SSos MAP dengan moderator Dr Wydha Mustika Maharani SAP MAP.

Forum Kemisan adalah sebuah inisiatif dari FISIP Unisba Blitar yang bertujuan untuk membangun suasana akademik yang rutin melalui forum kajian yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan praktisi dalam diskusi yang mendalam. Dekan FISIP Unisba Blitar Endah Siswati menjelaskan bahwa tujuan utama forum ini adalah untuk membentuk wadah bagi akademisi dan praktisi untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berdiskusi secara aktif. "Ini  bentuk pengabdian dosen dan mahasiswa kepada masyarakat dalam upaya melaksanakan tridharma perguruan tinggi," ujar Endah Siswati.

Baca Juga : Kepala Dispertangan Situbondo Angkat Bicara Terkait Pemberhentian Honorer BPP Kapongan

Drs Hery Basuki MMndalam paparannya menyoroti dinamika pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia. Menurut Hery, partai politik di Indonesia sering  hanya aktif saat pemilihan dan minim aktivitas di luar itu. "Partai politik di Indonesia cenderung hanya bergerak saat pemilihan berlangsung. Setelah itu tidak ada aktivitas yang berarti," ungkapnya.

Hery juga menyoroti tingginya biaya pemilu di Indonesia. Sistem pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia dianggapnya tidak sesuai dengan budaya bangsa. "Indonesia, yang berabad-abad lamanya adalah negara kerajaan, kini menghadapi fenomena politik berbiaya tinggi akibat sistem pemilihan langsung," tambahnya.

Lebih lanjut, Hery menyampaikan kritik terhadap sistem pemilu saat ini yang menurutnya tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Ia mengusulkan bahwa perubahan sistem mungkin diperlukan pada tahun 2029 untuk mengurangi biaya tinggi dalam politik. "Jika sistem ini dipertahankan, maka fenomena politik berbiaya tinggi akan terus berlanjut," tegas Hery.

Sutowo SSos MAP dalam materinya menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Menurut dia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. "Indonesia adalah negara multikultur yang bisa disatukan dengan demokrasi yang berdasar Pancasila," jelas Sutowo...

Baca Selengkapnya