DPRD Kabupaten Malang Bentuk 4 Pansus Terkait Penyampaian LKPJ Bupati Malang 2023

JATIMTIMES - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang tahun 2023 telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Kamis (28/3/2024). Penyampaian LKPJ Bupati Malang tahun 2023 tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh empat Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh Dewan Kabupaten Malang.

Penyampaian LKPJ Bupati Malang tahun 2023 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Malang. Sementara itu, beberapa LKPJ tahun 2023 yang disampaikan Bupati Malang HM. Sanusi tersebut di antaranya meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Baca Juga : Sumberdem Jadi Juara 1, Berikut Daftar Lengkap Juara Lomba Desa Kabupaten Malang 2024

Pada penyampaiannya, Bupati Malang HM. Sanusi mengungkapkan, realisasi APBD 2023 pada sektor pendapatan daerah ditargetkan memperoleh Rp 4,5 triliun. "Dari target tersebut di tahun 2023 terealisasi 97,19 persen," tuturnya.

Sementara itu, terkait belanja daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 4,7 triliun. "Sedangkan realisasinya mencapai 91,46 persen," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengungkapkan, penyampaian LKPJ Bupati Malang tahun 2023 tersebut , nantinya akan dipelajari dalam pembahasan lebih lanjut. Di mana, dalam pembahasan LKPJ Bupati Malang tahun 2023 tersebut, nantinya dewan akan membentuk Pansus.

"Nanti akan terbagi menjadi empat pansus yang terbagi dalam empat bidang," tutur Darmadi.

Empat pansus tersebut, dijelaskan Darmadi, terdiri dari Pansus Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Ekonomi Keuangan, Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Bidang Kesejahteraan Masyarakat. "Hari ini sudah kami bentuk empat pansus dan nanti akan melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang," tuturnya.

Baca Juga : DPRD Situbondo Paksakan Rapat Paripurna LKPJ TA 2023: Molor 4 Jam Lebih, Hanya 16 Anggota Hadir

Hasil pembahasan yang dilakukan Pansus tersebut, diterangkan Darmadi, nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemda Kabupaten Malang. Yakni mengenai pemerintahan dan keuangan tahun 2023.

"Setelah penyampaian LKPJ Bupati Malang, pada satu bulan ini beberapa tahapan termasuk persetujuan dan rekomendasi dari dewan harus sudah diselesaikan," pungkasnya.