Jadi Undangan Akademik di Unair, Pj Wali Kota Malang Sampaikan Sekilas Pendidikan di Malang Raya

JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat diundang untuk hadir menjadi Undangan Akademik pada Ujian Terbuka Dokter di Universitas Airlangga, Senin (22/1/2024). Pada kesempatan tersebut, Wahyu menjelaskan sekilas bagaimana geliat pendidikan di Malang Raya.

Dimana penjelasannya tersebut, Wahyu juga menyesuaikan dengan tema disertasi yang disusun oleh Ahmad Nurabadi, S.Pd., M.Pd sebagai Promovendus. Dengan program studi gelar Doktor pada program studi Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pascasarjana Unair. 

Baca Juga : Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sedangkan tema disertasinya adalah Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan Pembelajaran dan Kepemimpinan Perubahan Sekolah Terhadap Kinerja Sekolah Dasar dengan Kinerja Guru Sebagai Variabel Intervening di Malang Raya'.

Dalam arahanya, Wahyu mengatakan bahwa secara garis besar pendidikam di Malang Raya tidak dapat disamaratakan. Hal itu lantaran secara kewilayaan, Malang Raya terbagi menjadi 3 otonom pemerintah daerah. Yakni Pemkot Batu, Pemkab Malang dan Pemkot Malang. 

"Membandingkan pendidikan di Kabupaten dan Kota Malang, tidak bisa dijadikan satu kesatuan. Karena ada perbedaan yang cukup tinggi. Meskipun ada suatu penyamaan kinerja guru malang raya, namun pada akhirnya tidak bisa dipersepsikan di Malang Raya sangat rendah," jelas Wahyu.

Dirinya mengasumsikan bahwa Malang Raya yang terdapat tiga daerah di dalamnya tidak dapat dinilai menjadi satu kesatuan dalam 3 kategori penilaian, yakni Baik, Cukup atau Kurang. Sebab ketiga daerah tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh. Terlebih Kota Malang dan Kabupaten Malang

"Karena tiga daerah di Malang Raya sangat berbeda. Harus diklasifikasikan lebih detil. Misalnya yang tadi tiga kategori antara baik, cukup dan kurang. Bisa didetilkan menjadi lima kategori," tegas Wahyu. 

Meskipun sebenarnya ada kesamaan terkait mandatory spending dari Pemerintah Pusat. Dimana sebesar 20 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dialokasikan untuk keperluan pendidikan. 

"Itu berbeda walaupun mandatory spending nya sebesar 20 persen," imbuh Wahyu. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya