Geramnya PBB Pada Israel Atas Seruan Eksodus Massal Warga Gaza: Melanggar Hukum Internasional

JATIMTIMES - Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengatakan bahwa dia sangat terganggu setelah komentar pejabat senior Israel yang menyerukan warga Palestina untuk meninggalkan Gaza. Pemindahan paksa dinilai melanggar hukum internasional.

Dilansir AFP, Jumat (5/1/2023), Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada Senin (1/1) menyerukan untuk mempromosikan 'solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza' dan pembangunan kembali pemukiman Israel di Jalur Gaza.

Baca Juga : Jurnal De Jure Fakultas Syariah UIN Malang Naik Jadi Sinta 2

Komentarnya muncul sehari setelah Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich juga menyerukan kembalinya pemukim ke Gaza, dan menambahkan bahwa Israel harus 'mendorong' sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah tersebut untuk meninggalkan Gaza.

"Sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel tentang rencana pemindahan warga sipil dari Gaza ke negara ketiga," tulis Turk di X.

Ia menambahkan bahwa "hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi atau deportasi dari wilayah pendudukan."

Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum secara resmi mengusulkan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah tersebut sejak perang pecah pada bulan Oktober.

Namun Ben-Gvir yang dikenal selalu membela Yahudi berargumen bahwa kepergian warga Palestina dan pembangunan kembali permukiman Israel merupakan "solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi".

"Ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan proyek yang mendorong warga Gaza untuk beremigrasi ke negara-negara di seluruh dunia," cetus Ben-Gvir saat berbicara dalam rapat partai ultranasionalis Otszma Yehudit yang dipimpinnya.

Seruan Ben-Gvir itu disampaikan sehari setelah Smotrich, yang menjabat Menteri Keuangan Israel, juga menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Jalur Gaza. Smotrich bahkan mencetuskan agar Israel "mendorong" sekitar 2,4 juta warga Palestina untuk meninggalkan wilayah Jalur Gaza.

Reaksi penolakan tak hanya disampaikan oleh PBB, namun AS yang merupakan sekutu Tel Aviv juga melontarkan respon yang sama.

Baca Juga : Baca Selengkapnya