AS Sepakat Jual Senjata ke Israel, Gaza Semakin Terancam

JATIMTIMES - Melalui keputusan darurat, pemerintah Amerika Serikat (AS) menjual senjata ke Israel. Tindakan yang dilakukan AS itu tanpa persetujuan Kongres (DPR AS).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Kongres bahwa pemerintah telah membuat keputusan darurat kedua dalam waktu kurang dari sebulan untuk menjual senjata ke Israel.

Baca Juga : Tunggakan 40 Kasus Kriminal di Polres Blitar Kota, 1 Tersangka Ledakan Petasan Masih Buron

Penjualan senjata mencakup berbagai peralatan senilai US$ 147,5 juta ke Israel itu dilakukan di tengah semakin intensnya serangan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga kini.

"Mengingat mendesaknya kebutuhan pertahanan Israel, Blinken memberi tahu Kongres bahwa dia telah menggunakan wewenang yang didelegasikannya untuk menentukan adanya keadaan darurat yang memerlukan persetujuan segera atas penjualan tersebut," kata Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (31/12/2023).

"Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanan Israel dan penting bagi kepentingan nasional AS untuk memastikan Israel mampu mempertahankan diri terhadap ancaman yang dihadapinya," tulis Deplu AS.

Senjata tersebut dijual dalam bentuk paket, meliputi barang-barang tambahan pendukung, termasuk sekring, pengisi daya, dan primer yang diperlukan Israel agar peluru 155mm yang telah dibeli sebelumnya dapat berfungsi.

Laporan Al Jazeera dari Washington menyebutkan bahwa Israel juga akan membeli proyektil M107 155 mm,  peluru artileri yang akan menyebabkan kehancuran luas di wilayah padat penduduk seperti Gaza.

Pada 9 Desember, pemerintah AS membuat keputusan darurat lainnya untuk menyetujui penjualan hampir 14.000 butir amunisi tank senilai lebih dari US$ 106 juta ke Israel.

Keputusan darurat ini terjadi karena permintaan Biden untuk paket senilai US$ 106 miliar yang mencakup bantuan untuk Ukraina, Israel, dan kebutuhan keamanan nasional lainnya belum disetujui Kongres. Kongres terjebak dalam perdebatan mengenai kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan AS.

Baca Juga : Baca Selengkapnya