Pasca Viral Ibu Melahirkan di pinggir Jalan,  Puluhan Kades di Jember Luruk Dinkes

JATIMTIMES - Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) DPC Kabupaten Jember, Kamis (21/12/2023) mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember.

Hal ini menyusul adanya warga Desa Jambesari Sumberbaru yang melahirkan bayinya di pinggir jalan saat perjalanan menuju Puskesmas pada Rabu dinihari.

Baca Juga : Heboh, Terjadi Pencurian Meteran PDAM di Kedungkandang Kota Malang

Ironisnya, saat proses bersalin, tidak ada bidan yang bersedia membantu, termasuk bidan setempat, dengan alasan tidak mengantongi SIP (Surat Izin Praktik).

Lebih parah lagi, bumil yang sudah mau melahirkan tersebut, saat menuju Puskesmas juga menggunakan kendaraan sepeda motor, dan bukan ambulan desa, padahal setiap desa di Jember semuanya sudah mendapatkan jatah satu desa satu ambulan.

Hal ini yang akhirnya menimbulkan reaksi di kalangan kades dengan melakukan aksi Kades Menggugat.

"Peristiwa warga salah satu dari anggota kami yang melahirkan di pinggir jalan, menjadi potret buramnya layanan kesehatan di Kabupaten Jember, hal ini tidak sesuai dengan semangat Pemkab Jember dalam upaya menekan angka kematian ibu, bayi dan juga stunting," ujar Kamilludin S. Kel. Ners Ketua Apdesi DPC Jember sekaligus Kepala Desa Sidomulyo Silo.

Kamil (panggilan Kamiludin) juga menyatakan, bahwa penggunaan ambulan desa yang birokratis, ditambah sopir bukan warga sekitar, juga menjadi penyebab layanan kesehatan yang kurang maksimal, belum lagi keberadaan Pustu di desa yang beberapa diantaranya sudah mulai tidak aktif.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Pemkab, dalam hal ini Dinas Kesehatan Jember, agar kembali mengaktifkan pustu (Puskesmas Pembantu) secara maksimal, dihapusnya penggunaan ambulan desa yang birokratis, serta menunjuk sopir ambulan yang mendapatkan rekom dari kepala desa setempat.

"Di Desa Jambesari asal warga yang melahirkan di pinggir jalan, dan beberapa desa  lainnya, banyak pustu yang tidak difungsikan secara maksimal, idealnya, setiap desa ada pustu yang dijaga oleh 2 tenaga medis," ujar Kamil.

Begitu juga penggunaan ambulan desa, agar administrasi birokrasi untuk pemanfaatannya dihapus, dan sopir ambulan diambilkan warga sekitar yang mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. "Tidak jarang ketika warga kami ingin menggunakan ambulan, kami kesulitan menghubungi sopirnya, belum lagi urusan birokrasinya saat mau memakai ambulan desa, ini harus menjadi perhatian," tegas Kamil yang diamini oleh kades lainnya...

Baca Selengkapnya