Kuasa Hukum PBNU Yakin Hakim Tolak Gugatan Kader NU di Jombang

JATIMTIMES - Sidang gugatan terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dilayangkan kader NU di Jombang menghadirkan 9 saksi dari tergugat. Dari kesaksian tersebut, pihak PBNU yakin majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang menolak gugatan tersebut.

Gugatan perdata terhadap PBNU dan PCNU Jombang masa khidmat 2023-2024 dilayangkan oleh sejumlah kader NU di Jombang.  Yakni KH M Salmanudin Yazid, Sugiarto dan KH Abdussalam Shohib. Ketiganya mengatasnamakan Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama (APQANU).

Baca Juga : Event Piala Dunia U-17, DPRD Surabaya Minta UMKM Manfaatkan Momentum

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) itu terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jombang dengan nomor register 53/Pdt.G/2023/PN JBG. Sidang yang sudah berlangsung sejak 7 Agustus 2023 itu, kini memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.

Agenda sidang tersebut berlangsung pada Rabu (31/10/2023) pukul 14.30-21.15 WIB. Pihak tergugat PBNU dihadiri 3 Kuasa Hukumnya, yaitu Aripudin, Makmun dan Abhan. Sedangkan Kuasa Hukum dari PCNU dihadiri Saefudin.

Tim Kuasa Hukum PBNU Aripudin mengatakan, pihaknya menghadirkan 9 orang saksi dalam persidangan kali ini. Kesembilan saksi tergugat ini masing-masing memberikan kesaksian seputar aturan yang berlaku dalam organisasi PBNU.

"Semua saksi ini memaparkan kejadian konfercab 5 Juni 2022, (kesaksian dari penggugat dibantah secara jelas melalui aturan AD/ART) setelah dijelaskan oleh saksi dari pihak tergugat," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (01/11/2023).

Aripudin mengatakan, salah satu saksi yang dihadirkan adalah Nur Hidayat dari PBNU. Ia merupakan pimpinan sidang pada saat konfercab ulang PCNU Jombang.

Dalam kesaksiannya, lanjut Aripudin, Nur Hidayat memaparkan AD/ART, Perkum dan aturan-aturan di dalam perkumpulan NU. Termasuk prosedur konferensi cabang.

"Dan yang kedua kyai Ahsanul Haq (Tanfidziyah PWNU Jatim), yang hadir saat dilakukannya konfercab tanggal 5 Juni 2022, bersama kyai Qoderi, cuma kyai Ahsanul itu ada di situ, sebagai pimpinan sidang, sebagai sekretaris. Karena yang memimpin sidangnya kyai Qoderi," ungkapnya.

Dari kesaksian di persidangan itu, Kiai Ahsanul menyampaikan bahwa konfercab PCNU pada 5 Juni 2022 tersebut tidak sah. Sebab, tidak melibatkan ranting yang mempunyai hak suara.

Baca Juga : Baca Selengkapnya