Jelang  Akhir 2023, Bapemperda DPRD Banyuwangi Ingin Optimalkan Pembahasan Dua Raperda

Reporter

Nurhadi Joyo

Editor

Yunan Helmy

10 - Oct - 2023, 02:17

Sofiandi Susiadi, ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi. (Foto; Nurhadi Banyuwangi TIMES)


JATIMTIMES - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi ingin mengoptimalkan sisa waktu yang ada sampai akhir 2023 untuk melakukan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) sampai tuntas.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi, sebenarnya ada 3 raperda yang akan dibahas. Namun yang satu masih dalam proses konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)   yaitu raperda tentang PMI.  

Baca Juga : Sempat Ditunjuk Plh, Kepala BKPSDM Dilantik Jadi Pj Sekda Kabupaten Malang

Sehingga, Bapemperda DPRD Banyuwangi fokus pada dua raperda yang sudah siap, baik secara substansi materi maupun administrasi. Yaitu Raperda Fasilitasi Pesantren serta  Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah masuk dan sudah dilakukan harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Sofiandi Susiadi, menuturkan Raperda Fasilitasi Pesantren pada garis besarnya bagaimana ada keterlibatan pemerintah daerah terhadap keberadaan pesantren di Banyuwangi. ”Tetapi kami komitmen tidak masuk dalam wilayah yang menjadi kewenangan pusat apabila berbicara pondok pesantren,” jelas Sofiandi kepada sejumlah wartawan di ruang Bapemperda DPRD Banyuwangi pada Senin (09/10/2023).

Pada dasarnya ada tanggung jawab untuk menumbuhkembangkan lingkungan pesantren, pemberdayaan UMKM, fasilitasi kesehatan,  support daerah terkait pembangunan fisik maupun nonfisik di lingkungan pesantren. Sehingga pemerintah setingkat kabupaten ada peran serta di sana dan tidak lepas begitu saja.

Makanya nomenklaturnya berdasarkan diskusi panjang di internal, dengan para pakar dan konsultasi ke pusat maupun provinsi akhirnya disetujui menjadi fasilitasi pesantren supaya tidak menabrak atau mengambil kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya  Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. ”Untuk lebih jelas dan detailnya bisa ditanyakan ke Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi,” ucap Sofiandi.

Baca Juga : Baca Selengkapnya


Topik

Pemerintahan, DPRD Banyuwangi, Banyuwangi, ranperda, perda Banyuwangi,



Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata menjadi pilar utama perekonomian Jatim. Pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

cara menyimpan tomat
memilih model baju kerja wanita
harga gabah shio 2025
Cincin anniversary bukan sekadar perhiasan - ia adalah simbol yang menceritakan perjalanan cinta yang telah dilalui bersama. Mari kita dalami bagaimana Tips Memilih Wedding Anniversary Ring yang tepat untuk moment spesial Anda.

cara simpan tomat
Tips Memilih Bralette