Lee Jae-myung Mogok Makan, Jaksa Ajukan Permintaan Penangkapan

JATIMTIMES - Pemimpin utama oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, harus masuk rumah sakit hari Senin ini setelah beberapa hari melakukan mogok makan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, jaksa juga mencoba mendapatkan izin untuk menangkapnya atas dugaan korupsi.

Berdasarkan laporan dari Reuters (18/9/2023), Lee Jae-myung, yang memimpin Partai Demokrat Korea, memulai mogok makan pada tanggal 31 Agustus lalu. Alasannya termasuk manajemen ekonomi yang buruk oleh pemerintah, ancaman terhadap kebebasan media, dan ketidaksetujuannya terhadap pelepasan limbah dari Fukushima, serta beberapa alasan lainnya.

Baca Juga : Ngeri, Gigi Bungsu Kena Infeksi, Wanita Ini Lidahnya Menghitam hingga Koma

Akibat dehidrasi dan pusing, Lee harus dibawa ke rumah sakit dari Majelis Nasional di Seoul pada hari Senin. Partainya melaporkan kondisinya tersebut.

“Kami memanggil ambulans karena Lee dalam keadaan setengah sadar di pagi hari,” kata Park Sung-joon, juru bicara partai oposisi utama.

"Kami tidak yakin apakah dia dapat melanjutkan mogok makannya. Kami perlu memperhatikan situasinya.” sambungnya.

Sementara itu, Kim Gi-hyeon, kepala Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, meminta Lee untuk menghentikan mogok makannya. Kim menyatakan kesiapannya untuk berbicara dengan Lee tentang masalah-masalah kebijakan yang didorong melalui protes ini.

Beberapa jam setelah Lee masuk rumah sakit, jaksa mengumumkan bahwa mereka telah meminta izin untuk menangkapnya sebagai bagian dari penyelidikan terkait proyek pengembangan dan tuduhan suap.

Lee dituduh melanggar kewajibannya sebagai wali kota  Seongnam, yang menyebabkan kerugian sekitar 20 miliar won ($15 juta) oleh Perusahaan Pengembangan Seongnam selama masa jabatannya.

Selain itu, jaksa juga mendakwa Lee menerima suap terkait dengan perusahaan yang diduga melakukan transfer uang ilegal sebesar $8 juta ke Korea Utara. Lee sendiri telah membantah semua tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai "cerita palsu" dan "konspirasi politik."

Baca Juga : Baca Selengkapnya