Mengapa Terjadi Konflik Agraria di Pulau Rempang? Begini Penjelasannya

JATIMTIMES - Pulau Rempang mencekam. Aparat gabungan dari TNI dan Polri masih terus merangsek masuk ke perkampungan warga di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut hingga Kamis (7/8/2023) malam. 

Lantas apa yang terjadi di Pulau Rempang? Melansir cuitan akun X (Twitter) @SolidRempang, Pulau Rempang letaknya di Kota Batam, Kepuluan Riau (Kepri). Ada sekitar 7.500 jiwa yang tinggal di Rempang. 

Baca Juga : Viral, Mobil Polantas Terobos Rombongan KTT Asean, Begini Penjelasannya

"Warga meyakini Rempang telah dihuni suku Melayu, suku Orang Laut, & suku Orang Darat setidaknya sejak 1834," tulis akun tersebut. 

Lantas pada 13 April 2020, rencana proyek di Pulau Rempang resmi dilaunching di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta. Yang hadir adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, & Kepala BP Batam sekaligus Walkot Batam Muhammad Rudi.

Proyek di Pulau Rempang tersebut diberi nama Rempang Eco City. Pemerintah pun menyerahkan proyek pengelolaan seluruh lahan di Rempang kepada PT PT Makmur Elok Graha (MEG). Rencananya Rempang akan dibagi jadi 7 zona investasi, seperti pariwisata, industri, perumahan, dan lainnya.

"Untuk memuluskan rencana proyek tersebut, pemerintah akan mengosongkan lahan dengan menggusur semua perkampungan di Pulau Rempang. Hal inilah yang ditolak warga. Mereka tidak menolak pengembangan ekonomi, tapi mereka menolak penggusuran," demikian cuitan akun tersebut. 

"Tokoh masyarakat Melayu & akademisi menolak penggusuran kampung-kampung masyarakat adat di Pulau Rempang. Mereka ingin pembangunan ekonomi dilakukan tanpa menggusur warga," imbuh dia. 

"Ironisnya, suara penolakan terhadap penggusuran dari akar rumput tersebut justru dibungkam oleh aparat dengan kriminalisasi," sambung cuitannya. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya