DPRD Sampang Kembali Gelar Paripurna Laporan dan Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati 2022
Reporter
Abd Syukur
Editor
Dede Nana
03 - May - 2023, 11:43
JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kembali menggelar rapat paripurna sekaligus halal bihalal bersama istri guna menjalin silaturrahmi, Rabu (3/5/2023).
Agenda rapat paripurna, yakni Penyampaian Laporan dan Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang Tahun Anggaran (TA) 2022, Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Industri Kabupaten Sampang Tahun 2022-2024.
Baca Juga : Sambang Desa, Bupati Blitar Genjot Potensi Desa Tepas dan Desa Bumirejo Melalui OVOP
Hadir dalam rapat paripurna DPRD, Bupati Sampang H.Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H.Abdullah Hidayat, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, nggota DPRD, Sekda Sampang, para Camat, para istri DPRD, OPD, Kejari,Polres Sampang, Kodim, RSMZ, PERUMDA Trunojoyo dan rekan rekan media cetak dan On Line, serta tamu undangan lainnya. Rapat paripurna digelar di ruang Graha Paripurna DPRD Sampang
"Rapat paripurna, dapat kami laksanakan setelah Pansus selesai menjalankan suatu pembahasan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sampang," ucap Ketua DPRD Sampang Fadol.
Alan Kaisan Ketua Pansus DPRD Sampang menjelaskan, indikator kinerja utama pemerintah daerah ditetapkan sebanyak 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, di antara seluruh indikator yang menjadi perhatian khusus yaitu jumlah persentase penduduk miskin 2022.
"Penduduk miskin 2022 masih cukup tinggi sebesar 21,61 persen atau mengalami kenaikan 103,4 persen dibanding tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,27 persen atau mengalami kenaikan sebesar 150,57 persen dibanding tahun 2021," terangnya.
Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah didorong agar membuat terobosan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, melalui Dinas Sosial sebagai pengampu diharapkan dapat bersinergi lintas OPD untuk melakukan kajian pengentasan kemiskinan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program dan kegiatan.
Menurutnya, program penguatan ekonomi sebagai upaya mengurangi kemiskinan butuh rekomendasi untuk melaksanakan program yang berdampak langsung pada masyarakat sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan.
"Sepatutnya dilakukan evaluasi dengan serius dan mendalam secara bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan inovasi dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi indikator kinerja utama...