Unisba Blitar dan Akta Sukses Gelar Seminar Internasional Kepemimpinan, HAM dan Kebebasan Perempuan
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
Dede Nana
29 - Mar - 2023, 02:38
JATIMTIMES - Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) bekerjasama dengan Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika (AKTA) sukses menyelenggarakan seminar internasional dengan tema Kepemimpinan, HAM dan Kebebasan Perempuan.
Informasi yang diterima JATIMTIMES, seminar internasional dengan tema Kepemimpinan, HAM dan Kebebasan Perempuan diselenggarakan pada 29 Januari 2023. Seminar menghadirkan beberapa narasumber. Masing-masing Dr. Andiwi Meifilina, S.Sos., M.M.,M.I.Kom (KUI UNISBA - Indonesia), Haryati, S.Pd (Al-Zahra University – Iran dan Ketua AKTA tahun 2020) dan Fajriyah Nayla Salsabila (Universitas Ez-Zitouna, Tunisia dan Ketua AKTA tahun 2023).
Baca Juga : DPRD Sampang Gelar Rapat Paripurna Bahas LKPJ Bupati TA 2022.
Dr Andiwi dari KUI Unisba Blitar menyampaikan, seminar internasional yang digelar kali ini memiliki beberapa tujuan. Diantaranya meningkatkan kesadaran atau awareness tentang perempuan dalam kepemimpinan, hukum dan kebebasan perempuan. Seminar ini juga dalam rangka mendorong peran perempuan dalam pembangunan Indonesia khususnya di bidang pemerintahan, pendidikan, sosial dan politik
“Melalui seminar ini Unisba Blitar bersama AKTA berupaya meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan bangsa. Serta tak kalah penting adalah peningkatan kompetensi untuk perempuan dalam kepemimpinan,” kata Andiwi.
Dalam paparannya selaku narasumber, Andiwi menyampaikan, budaya patriarki masih mendominasi nilai yang hidup di masyarakat di Indonesia. Hal ini menyebabkan pola perilaku, kebiasaan, peraturan perundang-undangan hingga sektor ekonomi, politik dan agama memiliki perspektif patriarki pula. Hal ini berdampak pada posisi perempuan yang sub-ordinat, marjinal, rentan mendapatkan kekerasan dan multi beban. Pengaturan perlindungan perempuan bersumber dari konstitusi maupun konvensi Internasional.
“Jaminan perlindungan hukum perempuan tertuang dalam konstitusi secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laik-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang secara umum masih bersifat netral gender,” jelasnya.
Andiwi menambahkan, perempuan membutuhkan affirmative action untuk mengejar ketertinggalannya agar dapat sejajar dengan laki-laki. UUD 1945 juga telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memberikan jaminan tersebut...
