Pemerintah Impor 2 Juta Ton Beras, Serikat Petani: Tidak Tepat

JATIMTIMES - Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton tidak disambut baik oleh Serikat Petani Indonesia (SPI). Serikat Petani menganggap kebijakan tersebut tidak tepat karena saat ini beberapa wilayah tengah panen raya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai bahwa impor beras merupakan akibat dari keterlambatan pemerintah dalam menetapkan kebijakan beras. “Ini terjadi karena rentetan Bulog yang tidak menguasai cadangan pangan pemerintah (CBP) dari tahun lalu dan masalah ini berlanjut sampai tahun ini,” ujar Henry.

Baca Juga : Polemik Perang Nuklir, Rusia Ancam Hancurkan AS

Serikat Petani menilai bahwa perlu adanya perbaikan peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai cadangan pangan pemerintah (CBP) sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras.

“Demikian juga dengan jumlah berapa banyak cadangan pangan pemerintah ini, haruslah dibuat aturannya. Apakah 10% dari kebutuhan beras nasional atau berapa persen? Menurut SPI, ini semua karena keteledoran pemerintah yang mengurus pangan dan Bulog sejak tahun 2022 yang tidak melakukan tugasnya,” ungkap Henry.

Henry juga menyayangkan persoalan pangan yang berulang tiap tahun. Padahal, permasalahan CBP harusnya bisa diantisipasi jauh hari. Serikat Petani menilai bahwa persoalan ini merupakan ujung dari lambatnya pemerintah dalam merevisi harga HPP di tingkat petani sehingga penyerapan beras tidak maksimal. 

“Padahal kalau hal ini dilakukan secara terukur dan jauh-jauh hari, tentu petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya kepada Bulog ” jelas Henry.

Serikat Petani juga memberikan saran kepada pemerintah terkait HPP beras untuk tetap berada pada Rp 5.600/kg. Harga tersebut diajukan mengingat biaya produksi sendiri mencapai Rp 5.050/kg. 

Selanjutnya SPI juga menilai angka HET (harga eceran tertinggi)  yang terlampau tinggi sehingga harga beras terlampau mahal di tangan konsumen. Angka yang dipatok tersebut bisa menjadi peluang korporasi-korporasi pangan besar menjadi spekulan.

SPI juga menilai kebijakan impor beras di tengah banyaknya wilayah yang sedang panen raya juga tidak tepat karena berpengaruh pada harga psikologis maupun langsung di tingkat petani meski beras yang diimpor tersebut nantinya ditujukan untuk CBP dan bansos...

Baca Selengkapnya