Hadiri Rakor UHC Bersama Gubernur, Plh Bupati Jember: Pemkab Sudah Berikan Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga

JATIMTIMES - Plh Bupati Jember MB Firjaun Barlaman menghadiri rapat koordinasi bersama seluruh bupati/walikota se Jawa Timur terkait Universal Health Coverage (UHC) di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis sore (23/03/2023).

Secara khusus rakor yang dipimpin langsung oleh oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini, mengundang para bupati/walikota penerima penghargaan BPJS Kesehatan atas program dan kinerjanya yang mendukung adanya akses kesehatan yang layak dan adil kepada seluruh masyarakat di daerahnya masing-masing.

Baca Juga : Perkara Dugaan Pemalsuan Dokumen Desa Sukosari Jember Meningkat ke Penyidikan 

“Kita mencoba melakukan konsolidasi dan koordinasi penguatan proses untuk bisa memberikan rujukan yang lebih sistemik, yang bisa memberikan layanan lebih cepat dan lebih baik, serta bagaimana memastikan sistem rujukan berjenjang yang takes time itu bisa kita per singkat dengan sistem rujukan terintegrasi,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya equal treatment antara rumah sakit kategori nasional dan rumah sakit kategori daerah. Dari 38 Kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, baru 21 daerah yang sudah masuk kategori UHC, termasuk Kabupaten Jember di dalamnya.

"Kita berharap lebih banyak lagi yang masuk UHC. Maka Pak Sekda saya minta hitung berapa sebetulnya kalau Pemprov akan ikut support supaya kabupaten/kota di Jatim bersama-sama masuk kategori UHC,” ujar Gubernur.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono berharap daerah yang belum masuk kategori UHC, bisa segera masuk, dan Dinkes Provinsi Jatim akan memfasilitasi hal tersebut.

"Pada prinsipnya tugas kami memfasilitasi Provinsi Jatim sesegera mungkin masuk ke UHC, di mana 95 persen masyarakat Jatim bisa masuk kepesertaannya. Adapun target UHC di 2024 adalah 98 persen," terangnya.

Kadinkes Jatim juga menjelaskan dampak dari sistem rujukan yang tidak baik. 

"Maka keterlambatan pasien menjadi hal yang mengganggu. Kemudian terjadi over capacity dan lamanya antrean operasi sehingga akan mengganggu keamanan dan kualitas layanan,  kepuasan pasien, keberlangsungan RS, maupun program-program pemerintah yang lain," jelasnya. 

Baca Juga : Pemkot Batu Gelar Safari Ramadan dan Ramadan Fiesta 2023 

Sementara Plh. Bupati Jember KH. MB...

Baca Selengkapnya