Surat Undangan Raker Belum Dikirim, Legislator Khawatir Rapat Komisi III DPR-Mahfud Batal

JATIMTIMES - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman heran lantaran surat undangan Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud Md belum juga dikirim.

Habiburokhman lalu mengungkapkan jika berdasarkan rapat internal 15 Maret 2023 sudah ada kesepakatan agenda tersebut di Komisi III DPR RI.

Baca Juga : Viral Pria Berseragam Mengamuk di Magetan, Diduga Istri Selingkuh

"Rapat Internal Komisi III sudah menyepakati agenda dengan Pak Mahfud tanggal 15 Maret lalu, tapi info dari Kabagset (Kepala Bagian Sekretariat) surat dari Waka (Wakil Ketua) DPR Bidang Korpolhukam belum ditandatangani dan belum dikirim," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Minggu (19/3/2023).

Habiburokhman selanjutnya mempertanyakan mengapa surat itu belum dikirim hingga saat ini. Ia menyebut anggota Komisi III sudah bertekad untuk memperjelas isu Rp 300 triliun yang disampaikan Mahfud Md.

"Kami juga mempertanyakan, ini ada apa kok surat belum dikirim. Padahal rekan-rekan anggota sangat antusias dan Pak Mahfud pun sudah menyatakan siap hadir," ujarnya.

Anggota fraksi Gerindra itu kemudian khawatir lantaran permasalahan teknis, Raker dengan Menko Polhukam dan Kepala PPATK bisa ditunda. Ia menilai semestinya ada waktu 5 hari untuk mengurusi surat pengiriman.

"Kami berharap jangan sampai agenda komisi yang disepakati bersama gagal terlaksana karena persoalan teknis. Dari tanggal 15 kan ada waktu 5 hari sampai sekarang, bingung juga kenapa belum sempat ditanda tangan," tutur Habiburokhman.

Mahfud Md sebelumnya menekankan dirinya dan PPATK tidak pernah mengubah pernyataan terkait persoalan pencucian uang Rp 300 triliun di Kemenkeu. Dia pun menantikan undangan DPR untuk menunjukkan data-data yang membuktikan hal tersebut ke DPR.

"Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar Rp 300 T. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR," ucap dia.

Baca Juga : Baca Selengkapnya