Pakar Nilai Contra Flow di Kayutangan Cukup Berbahaya

JATIMTIMES - Kebijakan contraflow yang diterapkan di kawasan Kayutangan Heritage masih terus dilakukan pembahasan. Sebab, penerapannya dinilai cukup berbahaya jika dilakukan dengan sistem rekayasa lalu lintas yang saat ini sedang diuji coba di kawasan tersebut. 

Hal tersebut salah satunya disampaikan oleh Kepala Lab Transportasi dan Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Ir. Hendi Bowoputro. Ia menilai, jika sistem contraflow tetap dilakukan, sama halnya mengembalikan kemacetan tersebut.

Baca Juga : Sudah Ada Rute Baru, Bus Macito Dijadwalkan Kembali Beroperasi Besok

Sebab, rekayasan lalu lintas yang saat ini diuji coba di Kayutangan dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Dan sebagian wilayah di Kecamatan Klojen lainnya. 

"Kalau dengan adanya Contraflow, sekarang jalan malah tambah sempit. Apa bedanya sama dua arah, malah menambah kemacetan dan membahayakan pengendara lain," ujar Hendi.

Penerapan contraflow sendiri saat ini diterapkan khusus bagi angkutan umum di Kota Malang. Hal itu juga menindaklanjuti usulan sopir angkutan umum yang merasa terdampak adanya rekayasa lalu lintas di Kayutangan.

Para sopir angkot ini tak ingin jika jalur trayeknya dirubah. Sebab, dinilai bisa berdampak pada konsumsi bahan bakar yang bakal naik. Karena perubahan arusnya membuat jalan yang ditempuh menjadi memutar. 

Hendi menilai, sebenarnya jarak untuk memutar yang diperlukan juga tak terlalu jauh. Yakni hanya sekitar 600 sampai 800 meter. 

"Alasannya mengada ada itu ya. Satu arah ini sudah dikaji dan mutar arah hanya sekitar 600 sampai 800 meter saja, tidak jauh. Itu (contraflow)  membahayakan penumpang serta orang lain," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengaku pemberlakuan sistem Contraflow tersebut dijalankan hanya untuk memberikan fasilitas atas aspirasi daripada sopir angkot. Namun demikian, usulan tersebut saat ini juga tengah dikaji. Untuk memastikan bahwa usulan tersebut diakomodir oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Baca Juga : Baca Selengkapnya