Tekan Angka Stunting, Pemkab Malang Juga Dorong Konsumsi Protein Hewani

JATIMTIMES - Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memperkuat sektor ketahanan pangan. Termasuk salah satunya dengan optimalisasi terhadap sektor peternakan dan perikanan. 

Untuk mendukung peningkatan konsumsi protein hewani, Pemkab Malang melakukan langkah akselerasi melalui program inseminasi buatan beranak empat ratus ribu ekor masyarakat sejahtera atau disingkat INTAN BERPATRI EMAS. 

Baca Juga : Wali Kota Kediri Tekankan Komitmen Membangun Kota Kediri Bersama-sama

Tujuannya antara lain sebagai langkah percepatan dalam meningkatkan populasi ternak sapi melalui metode kawin suntik atau inseminasi buatan. Tepatnya, untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi potong milik masyarakat melalui perbaikan mutu genetik.

Selain itu juga mengurangi risiko gangguan reproduksi, menurunkan angka service preconception (S/C), memperpendek jarak kelahiran, meningkatkan nilai jual ternak, serta pastinya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. 

“Sasarannya yaitu para peternak sapi potong dan sapi perah di Kabupaten Malang,” ujar Bupati Malang, HM. Sanusi. 

Selain itu, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), Pemkab Malang juga rutin melaksanakan program Gemar Konsumsi Produk Olahan Peternakan (Gemari Pronak). Pogram ini juga dimaksudkan untuk menekan stunting, sebab yang menjadi sasaran adalah balita dan anak-anak. 

“Dengan sasaran utama  balita dan anak-anak dengan kondisi stunting, juga anak usia sekolah pada umumnya, GEMARI PRONAK ini kami laksanakan dengan cara membagikan produk olahan peternakan seperti daging, susu, dan telur,” imbuh Sanusi. 

Baca Juga : Kasus Kecelakaan Masih Tinggi, Polres Malang Bagikan Ratusan Helm

Pada pelaksanaannya, Program Gemari Pronak biasanya dilakukan bersama dengan kegiatan pada lingkup sekolah. Kegiatan ini melibatkan tim penggerak (TP) PKK yang juga menjadi salah satu garda terdepan penanganan stunting. 

“Jadi dalam hal ini peternak sebagai produsen, posyandu sebagai sasaran dan pihak kecamatan juga desa sebagai pelaku sekaligus simbol penggeraknya,” jelas Sanusi.