Tak Ada Titik Temu, Dewan Banyuwangi Khawatir Terjadi Gesekan antara Jasa Angkutan Online dengan Konvensional
Reporter
Nurhadi Joyo
Editor
A Yahya
25 - Jan - 2023, 02:52
JATIMTIMES - Anggota dewan khawatir terjadi gesekan lagi di lapangan antara penyedia jasa angkutan sewa khusus (angkutan online) dengan angkutan konvensional. Hal itu dikarenakan tidak adanya kesepakan terkait zonasi angkutan di wilayah Pelabuhan Ketapang dan Stasiun Ketapang Banyuwangi dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi pada Selasa (24/01/ 2023).
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda, pihaknya berharap kedua kubu mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat di kantor Dinas Perhubungan Banyuwangi beberapa waktu sambil menunggu regulasi dari eksekutif berupa peraturan bupati (Perbup) Banyuwangi.
Baca Juga : Nuansa Osing Warnai Pelantikan Ratusan PPS di Banyuwangi
“Kami juga kasihan dengan teman-teman angkutan konvensional. Maksud kami sambil menunggu regulasi dari dinas, teman-teman online sementara mematuhi dulu kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Tetapi karena mereka tidak sepakat maka pertemuan ditutup dan belum selesai,” jelas Fikcy.
Dia menambahkan pihaknya akan melaporkan kepada Ketua dewan atas kenyataan yang ada sangat dilematis karena menyangkut urusan rezeki, perut, urusan pelayanan dan lain sebagainya.”Kami butuh waktu untuk menuntaskan ini dan dalam waktu jangan sampai terjadi gesekan-gesekan yang ada di lapangan,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah. Kabupaten Banyuwangi Dwi Yanto, acara hearing di dewan yang diajukan oleh penyedia jasa angkutan sewa khusus (angkutan online) yang tidak sepakat dengan hasil pertemuan sebelumnya, terutama titik jemputan penumpang yang terlalu jauh.
“Tuntutannya adalah maksimal titik jemputan 100 meter dari lokasi. Tetapi hari ini kalau memutuskan sesuatu ada dua pihak. Makanya diharapkan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya sambil menunggu perbup yang akan diterbitkan secepatnya sehingga semuanya taat pada aturan itu,” jelas Dwi.
Sampai saat ini belum ada peraturan khusus dari pemerintah kabupaten Banyuwangi. Sedangkan peraturan menteri yang sifatnya nasional dan yang tahu kondisi di lapangan orang-orang pemerintahan yang nanti akan mengatur supaya ada kesepahaman dan keadilan...
