Paguyuban Pedagang Minta Pemkab Malang Lebih Responsif Soal Perbaikan Pasar Lawang

JATIMTIMES - Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kabupaten Malang (P3KM) Ilham Maulana berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lebih responsif dalam perbaikan Pasar Lawang. Sebab sejak mengalami kebakaran pada tahun 2018 lalu, rencana perbaikan Pasar Lawang terus mundur. Bahkan juga untuk tahun 2023 ini. 

"Ya ini sebenarnya pihak dinas harus responsif, karena tidak jelas distribusinya, seharusnya alokasi anggaran bisa diselipkan (untuk perbaikan) ke Pasar Lawang. Sehingga pedagang setidaknya bisa berjualan kembali," ujar Ilham. 

Baca Juga : Aksi Balap Liar di Lawang Viral, Warganet: Ganggu Pasien di Rumah Sakit

Sebagai informasi, data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), ada sebanyak 456 pedagang yang terdampak kebakaran di Pasar Lawang pada 2018 lalu. Saat ini, sebanyak 97 pedagang berjualan di tempat penampungan. 148 pedagang masih berjualan di tempat yang lama, dan sebanyak 211 pedagang harus direlokasi karena tak punya tempat untuk berdagang. 

Sementara itu, berdasarkan hal tersebut pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran pengurus harian P3KM. Untuk selanjutnya bersurat kepada Disperindag terkait perbaikan Pasar Lawang. 

"Akan lebih senang karena kami bisa audiensi. Jadi pedagang Pasar Lawang kami undang, pasar lain juga diundang, kami duduk bersama. Targetnya pedagang terdampak harus selesai. Meskipun kami nanti memberikan surat ke dewan. Harus ada penyelesaian," terang Ilham.

Sementara itu sebelumnya, pasar tersebut memang direncanakan untuk dilakukan rehabilitasi dan perbaikan, dengan skema anggaran Corporate Social Responsibility (CSR). Namun sayangnya rencana tersebut sepertinya urung dilakukan. 

Baca Juga : Penyedia Jasa Angkutan Online dan Transportasi Konvensional di Banyuwangi Sepakat Akhiri Perselisihan 

Hal itu lantaran berdasarkan hasil visum Universitas Brawijaya (UB), kondisi bangunan yang dinilai tidak cukup memungkinkan untuk hanya sekadar dilakukan perbaikan saja. Sehingga kemungkinan harus dilakukan pembangunan ulang. Yang anggarannya ditaksir mencapai Rp 122 Miliar. 

"Kami juga sudah bersurat ke Kemendag dan Kemen PUPR. Untuk tahun anggaran 2023 sudah tidak memungkinkan. Kami tetap berupaya di tahun 2024 bisa dilaksanakan. Karena anggaranya ditaksir mencapai Rp 122 Miliar. Itu anggarannya dari Pemerintah Pusat," ujar Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi.