Penerimaan PPJ di Kabupaten Malang Diprediksi Meningkat pada Tahun 2023 Mendatang

JATIMTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang memprediksi ada beberapa jenis pajak yang bakal mengalami kenaikan penerimaan di tahun 2023 mendatang. Salah satunya ada jenis pajak penerangan jalan (PPJ) non PLN.

Berdasarkan catatan Bapenda, dari 10 jenis pajak yang menjadi sumber PAD Kabupaten Malang, PPJ menjadi salah satu jenis pajak yang penerimaannya sudah melampaui target. Dari target sebesar Rp 82.224.433.386 sudah tercapai 116,11 persen atau Rp 95.473.417.667.

Baca Juga : Epidemiolog Tanggapi Penyetopan PPKM di Indonesia

Dengan capaian tersebut, Bapenda optimistis penerimaan PPJ bakal naik di 2023 mendatang. Untuk itu, Bapenda pun menilai dengan potensi yang ada berkomitmen melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak bisa naik.

"Karena memang trendnya kita lihat naik. Dan itu juga karena kewajiban yang kita bayarkan juga sekian, sehingga sharing ke kita juga besar," jelas Made.

Untuk itu, sepanjang tahun 2022 ini, pihaknya juga melakukan pemetaan terkait titik-titik yang termasuk sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk dibayarkan. Sehingga, nantinya juga bakal berdampak pada meningkatnya pendapatan pajak daerah.

"Iya makanya juga tergantung pemetaan yang kita lakukan. Kalau dipetakan sudah diketahui jumlah dan titiknya, dan kita bayarkan, maka juga akan menambah (nilai) sharing nya kepada kita (Pemkab Malang)," terang Made.

Selain PPJ, dari catatan Bapenda ada dua jenis pajak lain yang dinilai masih menjadi idola dan diprediksi bakal mengalami kenaikan penerimaan pada tahun 2023 mendatang. Dua jenis pajak tersebut adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca Juga : Pentingnya Koordinasi dengan Pemda Soal Dana Hibah, Akademisi Unesa: Legislatif Harusnya Pengawas

Made mengatakan, untuk dua jenis pajak tersebut memang juga digenjot selama tahun 2022. Salah satunya dengan melakukan pemutakhiran data surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Menurutnya, jika data sudah dimutakhirkan, maka potensi penerimaan pajak juga lebih dapat dipastikan. Saat ini, setidaknya sudah ada 50.000 data SPPT yang telah dimutakhirkan. Dan hal tersebut masih akan terus dilanjutkan tahun 2023 mendatang.