Pemkab Malang Siap Gelontorkan Ratusan Miliar untuk BKK Desa

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal menggelontorkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk bantuan khusus keuangan (BKK). BKK tersebut diperuntukan bagi seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Malang. 

Namun, setiap desa tidak akan menerima dengan jumlah yang sama. Sebab, pemdes sebagai penerima BKK tersebut dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan status Desa yaitu berkembang, maju dan mandiri. 

Baca Juga : Perangi Rokok Ilegal, Satpol PP Kota Malang Rangkul Linmas untuk Bersinergi

Untuk desa berkembang, BKK yang akan diterima yakni sebesar Rp 300 juta. Sedangkan untuk desa maju akan mendapat sebesar Rp 350 juta. Sementara untuk desa mandiri akan mendapat BKK hingga mencapai Rp 400 juta. 

"Rinciannya, untuk desa berkembang ada 46 desa, desa maju ada 241 desa dan desa mandiri ada 91 desa. Jadi kalau ditotal, anggaran yang akan digelontorkan untuk BKK tersebut mencapai Rp 143 miliar," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtadho.

Menurut pria yang akrab disapa Tadho ini, pada awal perencanaan BKK tersebut sempat dianggarkan bahwa setiap desa akan mendapat Rp 500 juta secara merata. Namun hal tersebut diurungkan mengingat kemampuan anggaran yang terbatas. 

"Namun akhirnya kita melihat rencana keuangan disesuaikan desa masing-masing, dan kemampuan banggar (Badan Anggaran) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), sesuai tadi itu. Semuanya sepakat. Partai dan semua pihak sepakat," jelas Tadho. 

Secara terkhusus, Tadho mengatakan bahwa Fraksi PKB menyambut baik atas rencana tersebut. Sebab, BKK itu merupakan salah satu janji politik Bupati Malang HM. Sanusi dan Wakil Bupati (Wabup) Didik Gatot Subroto saat pencalonannya pada 2019 lalu. 

"Yang mendasari, ini satu sesuai janji politik bupati ingin membantu desa dalam hak keuangan. Dan ini sangat bagus, karena desa lebih leluasa untuk mengembangkan, memajukan dan memakmurkan desa," terang Tadho.

Skema bantuan bertajuk BKK yang diperuntukkan bagi pemdes tersebut nantinya dapat digunakan di berbagai program dan kegiatan. Baik kegiatan dalam rangka peningkatan SDM maupun kegiatan pembangunan infrastruktur.

"Jadi boleh untuk pembangunan balai desa. Kami tinjau kemarin ada balai desa yang mau ambruk. Atau boleh juga misalnya dikucurkan untuk kegiatan PKK," imbuh Tadho...

Baca Selengkapnya