Bupati Yes Berharap Raihan WTP 6 Kali Berdampak bagi Kesejahteraan Masyarakat Lamongan

JATIMTIMES - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menerima penghargaan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI di salah satu hotel di Surabaya, Senin (14/11/2022). Capaian tersebut menobatkan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara berturut-turut 6 kali meraih WTP.

Selesai menerima penghargaan, pejabat yang akrab disapa Bupati Yes itu mengajak seluruh pihak untuk benar-benar memedomani apa yang disampaikan gubernur Jatim. Yakni tidak hanya predikat WTP yang harus dipertahankan, namun juga outcome yang diperoleh masyarakat dengan diperolehnya opini WTP tersebut.

Baca Juga : Kali Kedelapan, Pemkab Malang Terima Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam keberhasilan mempertahankan capaian opini WTP ini secara 6 kali berturut. Saya sangat bangga. Saya berharap ini tidak hanya sekadar penghargaan atau capaian saja, tapi sesuai pesan dari Bu Khofifah juga Pak Taukhid, kita harus mampu memberikan dampak, juga multiplier effect pada masyarakat, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling utama," kata Bupati Yes setelah menerima Slsertifikat dan plakat anugerah penghargaan Pemerintah RI yang disampaikan secara langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Anugerah penghargaan ini diberikan sebagai bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan upaya penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa perolehan ini tidak hanya upaya untuk mendapatkan opini WTP saja, melainkan juga terdapat kebutuhan untuk bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah tumbuh inklusif. Dengan kata lain ada dampak kesejahteraan dan penurunan angka pengangguran di dalamnya.

"Saya sampaikan bahwa WTP adalah sebuah capaian kita bisa mengukur standar dari tertib administrasi dan akuntansi keuangan kita. Tapi lebih dari itu, saya mohon agar kita semua tetap menjaga bahwa outcome dari seluruh anggaran yang kita gunakan ini betul-betul memiliki multiplier effect sesuai dengan pembukaan UUD 1945, bisa membangun kesejahteraan umum," ungkap menteri sosial RI 2014-2018 ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid berharap agar kondisi capaian ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat...

Baca Selengkapnya