Bahas Raperda APBD Tahun 2023, Berikut Catatan 7 Fraksi DPRD Lamongan

JATIMTIMES - DPRD Lamongan menggelar rapat paripurna hari kedua Raperda APBD (Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2023, Kamis (3/11/2022).

Masing-masing fraksi DPRD Lamongan menyampaikan pandangan umum. Ada 7 fraksi antara lain dari fraksi partai PKB, Demokrat, PDIP, PAN, Golkar, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI), dan Partai Gerindra. 

Baca Juga : Pemerintah Putuskan Naikkan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Rokok 10 Persen

Tema yang diusung dalam rencana kerja pembangunan yakni ‘Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, juga mengatasi dampak inflasi.

Platform pendapatan daerah tahun 2023 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp. 3,1 triliun, mengalami peningkatan 2 persen atau Rp. 72,8 milyar dari tahun 2022.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan usulan tentang pemenuhan pupuk bersubsidi. "Selain itu juga berharap wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu," ungkap Juru Bicara F-PKB Aslichah.

Berbeda dari fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat memberikan saran agar Pemkab Lamongan terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai, dan saluran drainase.

"Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai, dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas," kata juru bicara F- Demokrat, Sri Setyowati.

Senada dengan itu, Fraksi Golkar berharap APBD 2023 dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan...

Baca Selengkapnya