Melebihi Target, Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri Tembus Rp104 Miliar

JATIMTIMES - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri menyebutkan realisasi pendapatan pajak daerah yang dihimpun sejak Januari 2022 hingga akhir September 2022 mencapai Rp104 miliar atau 90,02%. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan hingga bulan September sebesar 75-80%.

Tak hanya itu, capaian realisasi pajak daerah tersebut juga telah melampaui jumlah realisasi sampai September tahun sebelumnya (2021) yakni sebesar Rp85 miliar. 

Baca Juga : Hukuman Perbuatan Ini Mengerikan, Dibangkitkan Kondisi Gila Hingga Dosanya Melebihi 36 Perempuan Pezina

“Peningkatan realisasi yang hampir 20 miliar ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Dibandingkan tahun 2021, geliat ekonomi daerah jauh lebih ketara di tahun 2022 ini," tutur Sugeng Wahyu Purba Kelana, Kepala BPPKAD Kota Kediri.

Ditanya lebih jauh, jenis pajak yang mendominasi pada capaian realiasi pajak daerah tahun 2022, Sugeng mengatakan ada 3 jenis pajak. 

“Tahun 2022 sebelum perubahan APBD (PAK) realiasi tertinggi adalah PBB, disusul PPJ, dan BPHTB. Kemudian setelah PAK, terjadi pergeseran di mana BPHTB bertukar posisi dengan PPJ. Sedangkan posisi pertama masih diduduki oleh PBB," jelasnya dengan rinci,.

Menurut dia, tingginya realisasi pajak daerah Kota Kediri ini tak lepas dari pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengungkapkan sejumlah strategi yang pihaknya tempuh guna mencapai hal tersebut.

“Sejumlah langkah berikut yang kami lakukan guna optimalisasi PAD yakni rutin melakukan sosialisasi kepada WP baik melalui medsos, media cetak, dan baliho; aktif melakukan pembinaan dan pemeriksaan kepada wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak; penghapusan denda administratif, kemudahan dalam pembayaran pajak yang bisa dilakukan dimanapaun dan kapanpun; kemudahan dalam pelaporan pajak melalui E-SPTPD dan penagihan secara langsung," kata dia.

Tidak cukup sampai di situ, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah memasang Taping Box Transaction Monitoring Device (TMD), semacam alat perekam transaksi yang telah dipasang di 97 wajib pajak sebagai alat pembanding apakah transaksi harian wajib pajak sesuai dengan yang dilaporkan. 

“Langkah ini untuk mengantisipasi adanya wajib pajak ‘nakal’ seperti membuat laporan pajak yang tidak sesuai dengan jumlah total omzet yang diterimanya," terang Sugeng...

Baca Selengkapnya