Bupati Tulungagung Serahkan Dua BLT DBHCHT dan Prakarsa Senilai Rp 10 Miliar, Ini Besaran Tiap Penerima

JATIMTIMES - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada lansia, buruh dan petani tembakau. BLT yang disalurkan ada dua jenis, yakni yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (Prakarsa), Rabu (5/10/2022) di Pendapa Kongas Aruming Bongso.

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo bersama wakilnya Gatot Sunu Wibowo dan Kepala Dinas Sosial Tulungagung Suyanto, secara simbolis menyerahkan bantuan ini ke penerima. Menurut Maryoto, penerima bantuan telah diverifikasi sesuai dengan kriteria sebelum BLT didistribusikan.

Baca Juga : Hujan Ekstrem di Luar Prediksi, Tanaman Tembakau di Tulungagung Terancam Gagal Panen

Ia menjelaskan, BLT program BLT DBHCHT dan BLT Prakarsa yang bersumber dari APBD wajib diberikan pada penerima. "Bantuan ini wajib kita berikan. BLT DBHCHT ini diberikan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan karyawan pabrik rokok, misalnya satpam, kecuali bagian administrasi," kata Maryoto.

Untuk BLT Prakarsa, menurut Maryoto, diberikan kepada keluarga lanjut usia yang tidak lagi bekerja. Masing-masing penerima bantuan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan dan diberikan empat bulan secara langsung. Dengan BLT ini, penerima diharapkan dapat terbantu dan meringankan beban hidup mereka.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Suyanto mengatakan, program BLT DBHCHT tersalurkan kepada masyarakat sebanyak 4.387 orang. Sedangkan untuk program BLT Prakarsa, dana diterima oleh 172 KPM dan diserahkan langsung 3 bulan atau total Rp 600 ribu.

"Untuk nilai Rp 800 ribu terhitung sejak Juni. Sedangkan yang program Prakarsa nilainya Rp 600 ribu terhitung sejak Juli. Nanti Desember akan kita salurkan lagi," ungkapnya.

Baca Juga : Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada TNI Paling Tinggi, Dandim Tulungagung : Ini Harus Kita Jaga

Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT ini nilainya mencapai Rp 10 miliar yang sesuai rencana disalurkan pada 7.000 KPM. Namun, hingga penyaluran baru mendapat kuota KPM sebanyak 4.387 orang. "Bisa disusulkan pada pencairan selanjutnya," jelasnya.

Data penerima ini berasal dari Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga kerja yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.