Cegah Kebocoran Data, Diskominfo Kota Malang Anggarkan Ratusan Juta untuk Tingkatkan Keamanan

JATIMTIMES - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang terus berupaya meningkatkan firewall atau pengamanan untuk mencegah kebocoran data. Lembaga tersebut mengajukan tambahan anggaran Rp 200 juta untuk meningkatkan pengamanan data. 

"Tahun 2022 ini khususnya di postur anggaran perubahan, kita akan mengajukan anggaran untuk firewall (pengamanan) di angka Rp 200 juta," ungkap Kepala Diskominfo Kota Malang Muhammad Nur Widianto, Sabtu (17/9/2022). 

Baca Juga : Gelar Survei IKLH, Kota Kediri Raih Skor Tinggi Melebihi Target

Tambahan postur anggaran  Rp 200 juta untuk menjamin keamanan dan mencegah terjadinya kebocoran data. Hal itu dilakukan juga untuk merespons adanya kondisi secara nasional hingga ke daerah terkait kebocoran data.  

"Kami tingkatkan (pengamanan). Ini bagian dari langkah upaya kami meminimalisasi tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Widianto. 

Menurut Widianto, meskipun hal itu bukan cara yang absolut untuk memberikan pengamanan data, setidaknya Diskominfo Kota Malang telah berupaya melindungi data-data dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas tindakan kejahatan siber. 

"Kami tidak bisa bilang itu bisa terhindar sepenuhnya atau absolut. Tapi paling tidak, ini langkah upaya kita untuk membentengi," tandas dia.

Widianto juga menuturkan, peningkatan pengamanan data ini khususnya dilakukan bagi para admin untuk layanan berbasis elektronik. Pihaknya juga menyarankan agar pembaharuan kata sandi atau password harus dilakukan. 

Baca Juga : Dukung Pendataan Regsosek BPS  di Jatim, Gubernur Khofifah Ajak Bupati Walikota se Jatim Wujudkan Satu Data Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Selain peningkatan pengamanan terkait data-data berbasis elektronik yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Diskominfo juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dan memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

"Kami minta masyarakat untuk berhati-hati karena banyak permohonan data pribadi dari penyelenggara layanan berbasis elektronik," pungkas Widianto.