Minim Penyuluh, Penanganan Stunting di Bangkalan Tak Maksimal

JATIMTIMES - Percepatan penanganan stunting di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini tidak maksimal. Hal itu disebabkan oleh minimnya penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). 

Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan Amina Rachmawati menuturkan, idealnya penyuluh dalam setiap desa terdapat 3 orang petugas. 

Baca Juga : Karapan Sapi Piala Presiden Digelar Kembali Tahun ini, Bangkalan Jadi Tuan Rumah 

Namun, saat ini yang masih aktif hanya ada 60 orang. Sehingga, tidak mencukupi jika ditugaskan di masing-masing desa se-Kabupaten Bangkalan. 

"Tenaga penyuluh kami banyak yang sudah pensiun, jadi yang ada saat ini sangat terbatas, hanya ada 60 orang saja. Sedangkan idealnya, setiap desa harus ada 3 penyuluh," kata Amina saat diwawancarai, Senin (12/9/2022). 

Amina mengaku, dari jumlah penyuluh yang ada, saat ini pihaknya hanya bisa memaksimalkan di setiap kecamatan saja. 

"Jadi, dari 60 petugas penyuluh itu, kami hanya bisa memaksimalkan di setiap kecamatan saja, dan itu sangat kewalahan," ucapnya. 

Menurut Amina, dalam upaya percepatan penanganan stunting, hingga saat ini masih sangat bergantung pada pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) yang dibentuk oleh Bandan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditugaskan di seluruh daerah. 

Namun, Amina tidak hafal jumlahnya berapa yang ditugaskan di wilayah kerjanya. Sebab, mereka dibentuk langsung dari pusat, sementara tugasnya memang diperbantukan kegiatan penyuluhan dalam upaya percepatan penanganan stunting. 

Selain itu, Amina menyebutkan, percepatan penanganan stunting ini, bukan hanya menjadi tugas pokok dari Dinas KB dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan semata, melainkan juga menjadi tugas semua pihak agar kasus stunting ini tidak terus melonjak. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya