Menko Airlangga: RAPBN TA 2023 untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

JATIMTIMES - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebut bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023, pemerintah mengusung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Terlebih lagi, hal itu juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,44 persen pada Q2 tahun 2022. Hal ini menambah catatan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh di atas 5 persen selama tiga triwulan berturut-turut. 

Baca Juga : Ini Sosok Pembawa Baki dalam Upacara 17 Agustus Jadi Kebanggaan Siswa dan Orang Tua 

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19. 

Menko Airlangga dalam Konferensi Pers RUU APBN TA 2023 Beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Selasa (16/8/2022) lalu mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh sektor konsumsi dan ekspor yang meningkat. 

Selain itu, pejabat yang juga selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut juga didukung oleh sektor lain yang tumbuh positif. 

Di antaranya, sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan pertanian. Hilirisasi untuk kebijakan di sektor otomotif juga terbukti menjadi salah satu penghela atau pendorong sektor manufaktur. 

Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) juga berada di level optimis pada Juli 2022 yakni 123,2 dan penjualan ritel terus tumbuh pada Juli 2022 dan mencapai 8,7 persen. Prospek permintaan juga terus meningkat yang tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus berada di level ekspansi yakni 51,3 pada Juli 2022. 

"Kualitas ekonomi juga membaik karena angka kemiskinan yang menurun, demikian juga tingkat pengangguran juga menurun," ungkap Menko Airlangga. 

Terkait stabilisasi harga dan inflasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus mendorong program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Dengan demikian tantangan hiperinflasi di tahun 2022 dapat ditangani, begitu pula di tahun 2023...

Baca Selengkapnya