Polemik Pemeliharaan Jalan Krebet-Gondanglegi, DPRD: Seharusnya PT KAI Bisa Membantu Pemerintah Perlancar Akses Masyarakat

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyoroti pekerjaan pemeliharaan jalan di ruas Krebet menuju Gondanglegi. Pasalnya pekerjaan yang sebenarnya ditarget rampung pada Oktober mendatang, sempat diminta berhenti oleh PT KAI.

Berdasarkan Surat dari PT KAI nomor KA.104/VII/8/DO.8-2022 disebutkan bahwa pekerjaan tersebut mengenai bidang yang diakui milik PT KAI. Tepatnya disebutkan yakni di Km 12+900-18+600 Lintas Non Operasi Malang Jagalan-Dampit. Pihak PT KAI menyebut bahwa pekerjaan pengecoran yang dilakukan oleh  CV. Majera Uno Jaya selaku pelaksana pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang itu tidak berizin.

Baca Juga : PT MKI Pasok 1.668 Ton Mortar untuk Proyek Gedung BUMN Center

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menjelaskan bahwa menyikapai hal itu, pihaknya juga sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait. Termasuk pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang.

"Itu sudah clear kok pas tak tanya pada saat RDP dinas dengan komisi. Kepala Dinas (Pekerjaan Umum Bina Marga) yang bilang. Dan juga sudah bersurat ke PT KAI (Kereta Api Indonesia)," ujar Zia, Sabtu (6/8/2022).

Dirinya menilai bahwa seharusnya PT KAI juga bisa membantu pemerintah dalam memperlancar akses masyarakat untuk mendapatkan jalan yang nyaman. Apalagi mengingat jalan tersebut memang merupakan jalan umum. Tentunya, dilakukan dengan berlandaskan kepentingan umum.

"Jalan itu kan diperbaiki untuk kepentingan umum. Bukan untuk dikuasai atau dibangun yang lain," imbuh Zia.

Dalam hal ini pihaknya menilai bahwa tidak ada salahnya jika Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang mendatangi PT KAI untuk memastikan terkait pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut yang saat ini sempat menjadi polemik. Apalagi jika upaya tersebut dinilai sebagai solusi agar pekerjaan yang bermuara pada kepentingan masyarakat tersebut bisa berlanjut.

"Tidak ada salahnya (Dinas PU Bina Marga) mendatangi dan membawa surat yang sudah dilayangkan sebelumnya. Menurut saya, didatangi dan dijelaskan. Serta dibawa surat-surat yang sebelumnya, pekerjaan bisa berlanjut. Tidak ada sesuatu yang dilanggar atau menyerobot. Kan ini jalan umum dan untuk kepentingan umum," pungkas Zia.

Sementara itu hal tersebut ternyata juga mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim dan Direktorat Jendral (Dirjen) Perkeretaapian...

Baca Selengkapnya