Kebijakan Satu Arah di Jalan Basuki Rahmat Diterapkan Awal Tahun 2023
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
A Yahya
03 - Aug - 2022, 02:56
JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menerapkan kebijakan jalur satu arah di sepanjang Jalan Jenderal Basuki Rahmat atau kawasan Kayutangan Heritage awal Tahun 2023.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Handi Priyanto ketika ditemui JatimTIMES.com usai penandatanganan nota kesepakatan bersama Polresta Malang Kota terkait Aplikasi Jogo Malang Presisi dan Traffic Accident Claim System.
Baca Juga : DPRD Banyuwangi Ingatkan Eksekutif Serahkan KUPA-PPAS atas Raperda Perubahan APBD 2022
"Satu arah diwacanakan sudah lama di Kayutangan, (penerapannya) Januari atau Februari 2023, menunggu selesainya (proyek pembangunan) Kayutangan (Heritage)," ungkap Handi kepada JatimTIMES.com, Selasa (2/8/2022).
Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang ini menyampaikan, bahwa hingga kini kebijakan jalur satu arah di sepanjang Jalan Jenderal Basuki Rahmat masih belum bisa diterapkan.
Hal itu mengingat proyek pembangunan pelebaran pedestrian atau jalur pejalan kaki di zona tiga kawasan Kayutangan Heritage Masih belum rampung. Meskipun proyek pembangunan pelebaran pedestrian di zona tiga Kayutangan Heritage ditargetkan selesai pada akhir November 2023, pihaknya masih belum bisa memastikan tahun 2022 dapat diterapkan kebijakan satu arah tersebut.
Ketika disinggung terkait kebijakan satu arah akankah diterapkan pada akhir tahun 2022, Handi mengarahkan awak media untuk menanyakan terkait kebijakan tersebut kepada Kepala Dishub Kota Malang yang baru, hasil dari seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkot Malang.
"Nanti tanya ke kadishub yang baru, hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pratama," kata Handi.
Pihaknya menjelaskan, bahwa rencana satu arah telah di wacanakan sejak lama. Bahkan pada pertengahan Tahun 2021 median jalan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat sudah dibongkar.
Namun, ternyata penerapan satu arah masih belum dapat terealisasi dan pejabat pada saat itu yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Hadi Santoso menyebutkan bahwa kebijakan satu arah masih menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran (TA) 2021 tuntas...
