Beranikah Pejabat di Tulungagung Posting Seluruh Penggunaan Anggaran di Medsos?

JATIMTIMES - Diskusi hangat terkait mengurai problematika di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan sejumlah pegiat media dan LSM, Senin (1/8/2022). Diskusi yang menghadirkan Sujanarko, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) ini membahas banyak hal terkait permasalahan di Kabupaten Tulungagung.

Dari beberapa tema yang diangkat ini, Sujarko menuturkan untuk pencegahan terhadap kejahatan korupsi di luar penindakan.

Baca Juga : HUT RI ke-77, Bapenda Tulungagung Keluarkan Program Bebas Denda Pajak Daerah

"Ini harus tata kelola dengan baik, kompetensi dan attitude," kata Sujanarko.

Untuk tata kelola, dalam government (pemerintahan) pejabat atau birokrasi dapat mendelegasikan kompetensi pada pihak lain yang kredibel. Namun, setiap pejabat harus mempunyai attitude yang baik untuk modal kepemilikan yang anti korupsi.

"Kalau tata kelola sudah baik, kompetensinya sudah baik tapi kalau attitude-nya tidak ada maka ini tidak akan mencegah budaya korupsi ini," kata mantan orang KPK yang akrab disapa Mas Koko ini.

Potensi ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung menurutnya sangat besar. Koruptor, lanjut Koko, biasanya memanfaatkan peluang korupsi melalui ekstraktif industri.

"Ekstraktif industri menjadi menu favorit koruptor. Mengapa? Karena biasanya ini tidak masuk anggaran belanja dan tidak terlalu dikontrol. Aset yang paling liquid adalah esktraktif industri," ungkapnya.

Kembali ke tata kelola, ke depan diharapkan birokrasi tidak takut lagi diawasi oleh APH dan masyarakat. Ia pun memberi tips, agar pemerintah daerah membuat kegiatan pameran anggaran, sebagai wujud transparansi.

"Coba seluruh penggunaan anggaran itu pamerkan, agar publik bisa akses," jelasnya.

Memamerkan anggaran ini juga bisa dilakukan dengan menempel atau memposting di media sosial.

Baca Juga : 1 Agustus Masuki Masa Purna, Kepala DLH Kota Malang: Saya Banyak Belajar dari 1...

Baca Selengkapnya