Komisi A DPRD Surabaya Minta Adanya Transparansi Biaya Pengurusan SLF Gedung

JATIMTIMES - Komisi A DPRD Surabaya bidang Hukum dan Pemerintahan, akan meminta rincian biaya administrasi resmi untuk pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ke SKPD terkait di Pemkot Surabaya. Dengan tujuan mendorong animo para pemilik/ pengelola gedung untuk segera mengurus.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna. Karena menurutnya jumlah yang belum mengantongi SLF masih mencapai angka ribuan, sehingga pihaknya harus bekerja ekstra dengan melakukan rapat pemanggilan secara marathon.

Baca Juga : Kota Malang Kini Punya UMKM Corner di Pasar Tradisional, Cek Lokasinya

“Selama ini kami memanggil para pengelola gedung secara bertahap untuk koordinasi. Seiring dengan itu kami juga sembari mempelajari, kenapa mereka kok terkesan lamban bahkan enggan mengurus SLF. Ternyata kami mendengar slentingan soal biaya, makanya kami ingin tau rincian yang sebenarnya (resmi) dari Pemkot,” ujarnya.

Dia tidak ingin terjadi kontra produktif dalam sebuah aturan dan kebijakan. Karena misi SLF hanya murni untuk keselamatan, kenyamanan dan keamanan penghuni gedung, yang di dalamnya juga berisi warga Kota Surabaya.

“Kemarin saya sudah mendorong soal percepatan pengurusan dan sudah direspon dengan baik. Sekarang sudah bisa cepat, namun kalau masih ada kendala lain di pihak pemohon, kami juga harus bisa memberikan solusi terbaik,” jelasnya.

Politisi perempuan Partai Golkar ini menegaskan, jika tanpa biaya itu rasanya memang tidak mungkin, tentu ada biaya administrasi. Hanya saja, pihaknya selama ini memang belum mengetahui secara detil dan pasti, biaya admin apa saja yang harus dibayar untuk pengurusan SLF itu.

“Kalau ada yang mengatakan ‘zero biaya’ (nol/gratis) itu tidak mungkin, tentu ada biaya administrasi. Cuma apa betul itu bisa mencapai angka ratusan juta? Ini yang kami pingin tau. Makanya kami akan minta penjelasan itu dari SKPD terkait,” jelasnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya