DPRD Banyuwangi Akan Undang Eksekutif untuk Bantu Tuntaskan Kasus PT PBS 

JATIMTIMES  - Tidak ada ceritanya usaha kapal di penyeberangan Ketapang Banyuwangi- Gilimanuk, Bali, merugi. Apabila ada operator kapal yang rugi, patut diduga pengelolaan tidak profesional dan  manajemenya tidak bagus.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael Edy Hariyanto, wakil ketua DPRD Banyuwangi kepada wartawan terkait masalah yang melilit PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS). “Karena itu, kami senang ada upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menuntaskan masalah tersebut  tahun in,” ucapnya.

Baca Juga : Sembunyi di Tulungagung, Koruptor Hibah Bawaslu Muratara Ditangkap

Menurut Michael, apabila kasus PT PBS tersebut selesai, selain bisa menuntaskan hak-hak karyawan, beroperasinya kembali kapal milik Pemkab Banyuwangi akan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) apabila pengelolanya profesional dan benar.

"Apabila tuntas, kami akan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap manajemen pengelola kapal yang baru. Karena kontribusi pada PAD cukup besar asal dikelola dengan benar dan profesional," ujar ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi itu.

Pada dasarnya, sebagai wakil rakyat, Michael sudah pernah menanyakan soal PT PBS kepada sekda Kabupaten Banyuwangi maupun Bupati Abdullah Azwar Anas waktu itu. Bahkan bupati Anas menyatakan sanggup untuk menuntaskan.

"Kenyataannya sampai saat ini belum ada eksekusi. Makanya kami akan mengundang eksekutif kembali untuk mencari akar masalah dan solusinya karena PT PBS menyangkut nasib karyawan dan waktu sudah cukup lama," imbuh politisi asal Rogojampi itu.

Baca Juga : Resmikan Masjid Baru, Ini Pesan Wabup Jember

Michael menambahkan investasi pemerintah daerah untuk memiliki kapal penyeberangan Ketapang-Gilimanuk merupakan ide cerdas dan hasilnya langsung bisa dinikmati yang berupa setoran PAD yang ujung-ujungnya juga untuk kepentingan rakyat juga...

Baca Selengkapnya