Perpanjangan PJ Sekdaprov Jatim Ditolak Mendagri, Fraksi Gerindra Miliki Pandangan ini

JATIMTIMES - Sekdaprov Jawa Timur definitif belum kunjung diumumkan. Sementara itu, usulan perpanjangan ke-2 Wahid Wahyudi sebagai Pj Sekdaprov Jatim mendapat penolakan dari Mendagri.

Namun menurut Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim hal itu tak perlu menjadi polemik. Karena baik Sekda definitif maupun Pj Sekda menjadi hak sepenuhnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Baca Juga : Penataan Pedestrian Zona Tiga Kayutangan Heritage Ditarget Selesai Akhir November 2022

Ia mengungkapkan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim tidak ingin intervensi terkait penetapan Sekdaprov. Karena itu, Fawait mendukung penuh siapapun Sekdaprov yang diputuskan oleh Gubernur Khofifah.

Politikus muda Gerindra yang akrab disapa Gus Fawait memastikan seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim sepakat dengan apapun yang diputuskan Gubernur Khofifah. Peryataan ini perlu disampaikan agar Fraksi Partai Gerindra tidak terjebak dalam proses mendukung atau menolak penetapan Sekdaprov baru.

“Saya pikir ini sama halnya dengan Presiden memilih Menteri, ada hak prerogatif. Jadi urusan sekdaprov ini sepenuhnya kami pasrahkan kepada Gubernur. Mau cepat ditentukan sekda definitif atau bagaimana itu yang tahu Gubernur,” tegas Gus Fawait.

Presiden Laskar Sholawat Nusantara ini menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik, aman seperti sekarang. Karena Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi selama enam bulan bekerja telah berhasil membantu Gubernur Khofifah. Baik itu menjaga stabilitas politik antara eksekutif dan legislatif maupun kinerja-kinerja di internal Pemprov.

“Fraksi Partai Gerindra tidak perlu mendesak atau menolak penetapan sekdaprov yang baru,” ujar Bendahara GP Ansor Jatim itu.

Fawait juga mendengar bahwa pengajuan perpanjangan Pj Sekdaprov Wahid Wahyudi tidak dapat diperpanjang berdasarkan surat dari Kemendagri. Namun jika seandainya tugas pejabat fungsional itu ditetapkan lagi, lalu ada Plh Sekdaprov kembali lagi itu adalah hak gubernur.

Menurut Fawait, prinsipnya siapapun Sekdaprovnya stabilitas politik tetap terjaga, pembangunan tetap berlangsung. Pemulihan ekonomi paska pandemi Covid maupun penanganan wabah PMK juga berjalan baik...

Baca Selengkapnya