Pemkab Malang Tunggu Kepastian Pembangunan Tol Malang-Kepanjen

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hingga saat ini masih menunggu kepastian realisasi pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen. Pasalnya, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) juga belum memastikan kapan rencana pembangunan tol tersebut diwujudkan. 

Hanya, dari komunikasi yang dilakukan terakhir oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, berdasarkan timeline dari Kemen PUPR, pada tahun 2023 mendatang baru akan dimulai pembebasan lahan.  Kemudian dilanjutkan pembangunan fisik pada tahun 2024. 

Baca Juga : Pembangunan Apartemen Tidak Segera Dilakukan, User Layangkan Gugatan ke Nayumi Sam Tower

"Itu baru timeline dari Kemen PUPR yang menjelaskan kepada kami. Lebih dari itu kan kewenangan tetap ada di sana (Kemen PUPR)," ujar Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdoni, Selasa (14/6/2022). 

Menurut dia, hingga saat ini Pemkab Malang pun terus bertanya-tanya soal kepastian kapan tol tersebut akan dibangun. Dan selain itu, masih belum informasi lebih detail yang diterima.

"Makanya kemarin kami mendampingi DPRD (Kabupaten Malang) menanyakan hal tersebut, tapi juga belum ada informasi lagi," imbuh Romdhoni. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto. Menurut dia, meskipun sejumlah usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang terkait rencana tersebut sudah terkirim ke pemerintah pusat,  hingga saat ini masih tak kunjung ada kejelasan. 

Salah satu usulan yang sudah terkirim adalah agar jaringan tol tersebut nantinya melewati wilayah Kabupaten Malang saja. Kendati demikian, Pemkab Malang masih menunggu kepastian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebagai penentu perubahan jalur. 

Baca Juga : Jelang Idhul Qurban, DKPP Kota Kediri Blusukan Pantau Perluasan PMK

Selain itu, menurut Tomie, ada perhitungan matematis soal nilai investasi dari pemerintah pusat jika mengubah jaringan tol yang semula sempat dirancang dengan exit tol di Kedungkandang menjadi ke Kabupaten Malang. 

"Pusat pasti akan berhitung soal investasi. Kalau exit ke jalan arteri terlalu jauh, itu akan menjadi pertimbangan. Kalau hanya membangun tetapi tidak ada yang lewat exit tol itu, nanti malah menjadi biaya, tol akan merugi," terang Tomie.