Banggar dan Fraksi DPRD Beri Catatan Kritis pada Bupati Tulungagung, Ini Poin-Poin Lengkapnya
Reporter
Muhamad Muhsin Sururi
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
08 - Jun - 2022, 12:59
JATIMTIMES - Badan Anggaran dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan catatan kritis, masukan rekomendasi-rekomendasi kepada Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, guna perbaikan di masa mendatang agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Catatan dan rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu (4/6/2022) lalu. Catatan dan rekomendasi dari Banggar DPRD Tulungagung yang disampaikan oleh juru bicaranya, Andri Santoso adalah sebagai berikut.
Baca Juga : MUI Gresik Kecam Ritual Pernikahan Manusia dengan Kambing
Pertama, saran oleh komisi-komisi dalam pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Kedua, Banggar merekomendasikan agar Pemkab Tulungagung memperkuat aspek pengawasan secara internal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun.
Ketiga, terhadap Silpa pada pelaksanaan APBD 2021 telah diperhitungkan maka, Banggar merekomendasikan agar Pemkab mengambil langkah strategis dalam perhitungan tahun berjalan untuk perencanaan APBD Perubahan 2022.
Keempat, Pemkab diharapkan dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah dari perusahan daerah, badan usaha milik daerah lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan, dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi dan kewirausahaan bagi masyarakat.
Kelima, diharapkan agar seluruh OPD di lingkup Pemkab dalam mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah agar lebih tertib administrasi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
Keenam, seluruh tingkat pimpinan daerah dan pimpinan OPD agar dapat menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing, serta mengamankan aset daerah dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
Sedangkan catatan dan rekomendasi dari fraksi Hati Nurani Bersatu yang disampaikan oleh juru bicaranya, Muti'in adalah sebagai berikut. Pertama kondisi pasar ikan Kecamatan Bandung saat ini sangat kumuh dan sangat memprihatinkan, terutama limbahnya sangat mengganggu masyarakat sekitar...
