Diskopindag Kota Malang Gelar Pelatihan SKKNI, Hadirkan 50 Perwakilan Koperasi

Reporter

Editor

07 - Jun - 2022, 03:20

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Erik Setyo Santoso saat memberikan sambutan dalam kegiatan pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tahun 2022 di The Aliante Hotel, Senin (6/6/2022). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang menggelar kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait koperasi melalui kegiatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tahun 2022.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Wali Kota Malang Sutiaji; Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Malang Widayati Sutiaji; Sekretaris Daerah Kota Malang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskopindag Kota Malang Erik Setyo Santoso; serta dari perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM RI; Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur; Kejaksaan Negeri Kota Malang; dan Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskopindag Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan, dalam kegiatan SKKNI Tahun 2022 yang berlangsung selama empat hari mulai tanggal 6 Juni hingga 9 Juni 2022 ini diikuti oleh 50 orang yang merupakan perwakilan dari koperasi di Kota Malang.

Erik menuturkan, kegiatan SKKNI Tahun 2022 ini untuk meningkatkan kemampuan para pengurus dan pengelola koperasi sebagaimana yang ditentukan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta dapat memiliki sertifikasi yang legal dan sah.

"Mengingat simpan pinjam adalah usaha dengan risiko yang cukup tinggi. Maka diperlukan pengurus koperasi yang memiliki kompetensi," ungkap Erik saat memberikan sambutan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sdm melalui SKKNI, Senin (6/6/2022).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (sekda) Kota Malang ini menyampaikan, dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas sdm melalui SKKNI ini, diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang sesuai SKKNI.

"Kemudian terwujudnya pelayanan prima kepada para anggota koperasi. Pengetahuan, kematangan pengurus koperasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional indonesia bisa semakin meningkat. Juga pastinya bisa memiliki sertifikat yang sah dan legal terkait SKKNI," terang Erik.