Top! Pemkab Blitar Kembali Raih Opini WTP Keenam Kalinya

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Blitar, kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan dengan memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2021. Penghargaan  tersebut merupakan yang  ke-enam kalinya, yang diperoleh secara berturut-turut

Penyerahan LHP penilaian WTP tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Blitar Rini Syarifah dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Senin  23 Mei 2022. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Sub Auditoriat Perwakilan Jatim Wilayah III dan IV serta Tim Pemeriksa.

Baca Juga : Pemkab Malang Kembali Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

Ada 4 (empat) Pemda yang Bersama sama hadir dan menerima LHP saat itu dan kesemuanya memperoleh Opini / Predikat WTP yaitu Pemkab Malang, Pemkab Lumajang, Pemkot Pasuruan serta Pemkab Blitar yang masing-masing dihadiri Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Turut hadir mendampingi Bupati Blitar Rini Syarifah saat menerima penghargaan Sekretaris Daerah, Drs.Izul Marom, Msi, Inspektur Agus Cunanto, SH.MH, serta  Kepala BPKAD Kurdiayanto SE.Msi.

Pada kesempatan tersebut Bupati Blitar mendapat kehormatan menyampaikan sambutan mewakili 3 (tiga) pemerintah Daerah yang lain. Dengan demikian Bupati Blitar untuk kedua kalinya memperoleh kesempatan menyampaikan sambutan dalam ajang prestisius penyerahan LHP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK menyampaikan  apresiasi yang tinggi kepada Kepala Daerah dan jajarannya yang telah menyampaikan LKPD Tahun 2021 sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Lebih lanjut Kepala Perwakilan menyampaikan meskipun kualitas pengelolaan keuangan pemda menunjukkan peningkatan, namun masih dijumpai beberapa temuan signifikan di hampir semua wilayah pemeriksaan yang harus menjadi perhatian antara lain : kelebihan pembayaran atas kekurangan dan mutu pekerjaan belanja modal, Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap yang belum memadai, Pengelolaan piutang daerah yang belum memadai, serta pembayaran/penetapan honorarium yang belum mempedomani ketentuan yang berlaku.

Sementara Bupati Blitar Rini Syarifah dalam sambutannya menyatakan rasa syukur serta menyampaikan terima kasih atas arahan dan petunjuk BPK selama ini. Tak lupa Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar atas dukungan dan kerjasamanya...

Baca Selengkapnya