3 Bulan, Bappebti Blokir 218 Situs Web Entitas Tak Berizin

JATIMTIMES - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam rentan waktu tiga bulan, yakni Januari-Maret, telah memblokir 218 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison memgatakan, setiap kegiatan perdagangan berjangka yang berada di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulato luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti," jelasnya dilansir rilis situs resmi Bappebti, (16/5/2022).

Baca Juga : Kunjungan Wisman di Jatim Meningkat, Gubernur Khofifah Minta Pemimpin Daerah Maksimalkan Infrastruktur Penunjang Pariwisata

Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi  masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK. Sehingga, ketika berinvestasi pada pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti, tentunya akan sangat berisiko bagi masyarakat.

Bappebti juga tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi tentunya juga akan sangat rawan, mengingat Bappebti juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti.

Bappebti selaku regulator tidak dapat   memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tak berizin tersebut. Terlebih lagi jika entitas tak memiliki kantor perwakilan, tentunya juga akan semakin merugikan dari investor.

"Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Hal juga memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut," ungkap Aldison.

Karena itu, pihaknya memberikan imbauan kepada masyarakat, agar sebelum berinvestasi, mengetahui lebih dulu profil dan legalitas dari pelaku usaha PBK.  Pelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditas yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti maupun dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi...

Baca Selengkapnya