Ketersediaan ASN Pemkab Malang Minim, BKPSDM: Kualitasnya Kita Tingkatkan

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak dapat berbuat banyak untuk menyikapi ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cenderung terbatas bahkan terbilang minim. 

Berdasarkan database Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jumlah ASN di Kabupaten Malang ada sebanyak 11.468 orang.

Baca Juga : 4 PT Berencana Bangun Kampus di Bumi Kanjuruhan, Ini yang Disiapkan Pemkab Malang

Kepala BKPSDM Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah belum menyebutkan secara detil berapa jumlah kebutuhan ASN untuk Pemkab Malang. Namun menurutnya, kuota yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Pusat masih cenderung minim.

"Namun realistis ya, formasi yang diberikan oleh (Pemerintah) Pusat setiap tahun itu masih jauh dari kebutuhan kita. Dan realitanya begitu, ya kita menerima saja," ujar Nurman.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbatasnya kuota atau formasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemkab Malang. Nurman menyebut bahwa hal tersebut harus dilihat secara nasional.

"Kan banyak faktor (yang mempengaruhi). Ini melihatnya harus secara nasional seluruh Indonesia. Kemudian faktor pembiayaan juga, kekuatan APBN untuk penggajian juga, makanya yang saya sampaikan tadi kita realistis saja," terang Nurman.

Baca Juga : Ini Proyeksi Pemkab Malang Gandeng PT untuk Bangun Kampus di Bumi Kanjuruhan

Dengan kondisi tersebut, pihaknya hanya bisa mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada saat ini. Baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun honorer. Termasuk pegawai yanh baru saja mendapatkan SK pengangkatan.

"Artinya dengan kondisi seperti ini, kita mengoptimalkan teman-teman yang baru seperti ini. Kita berikan peningkatan kapasitas yang macam-macam. Seperti pelatihan, supaya mutu dan kualitasnya tadi itu. Dengan keterbatasan personel, tapi kualitasnya kita tingkatkan," pungkas Nurman.