Sengketa Pilkades Matanair, Pengamat Hukum: Yang Teriak Salahkan Bupati, Berarti Tak Paham Hukum

JATIMTIMES - Perang opini yang diduga sengaja dimainkan di publik soal sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep mengundang perhatian pengamat hukum Dr. HM Sajali.

Dikatakan Dr. Sajali, jika saat ini ada pihak yang memaksakan kehendak, yang nyata-nyata kalah dalam pelaksanaan pesta demokrasi enam tahunan tersebut memaksakan untuk segera dilantik. Bahkan menuding Bupati Sumenep tidak patuh terhadap putusan PTUN Surabaya, pemahaman hukum yang demikian patut dipertanyakan.

Baca Juga : Kisah Nyata Sahabat Rasulullah SAW yang Salah Melihat Hilal, Begini Jadinya

"Ayo lah masyarakat jangan dibodohi, yang menang Pilkades Ghazali (Kades Nonaktif), terus ada yang teriak-teriak minta dilantik, menyalahkan Bupati dan Gubernur juga, logika sederhananya kan enggak mungkin Bupati hingga Gubernur mengorbankan jabatannya hanya soal Pilkades," katanya saat dikonfirmasi media, Senin (28/3/2022).

Lahirnya putusan PTUN Surabaya, dinilai putusan konyol. Karena pertimbangan putusan hakim merujuk terhadap ijazah yang nyata-nyata legal dan sah di mata hukum.

"Ijazah Ghazali tidak ada masalah, kok itu dijadikan pertimbangan oleh Hakim, ijazah yang diduga palsu itu kan sudah diuji oleh peradilan yang sama, itu dinyatakan legal," tegasnya.

Menurutnya, yang perlu diuji adalah keputusan hakim bukan sikap Bupati. Karena Bupati telah melaksanakan tahapan Pilkades serentak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Putusan oknum hakim ini perlu kita uji, karena melampaui kewenangannya, melampaui kewenangan Bupati. Bupati dan Hakim dan memiliki kewenangan berbeda, masyarakat kita sudah cerdas, yang perlu diuji kan keputusan oknum hakimnya yang dinilai melampaui kewenangan Bupati," sebutnya.

Dr. Sajali kemudian mengajak publik untuk tidak terjebak terhadap penggiringan opini yang menyesatkan prihal sengketa Pilkades Matanair.

"Masyarakat Sumenep, utamanya warga Matanair sudah cukup cerdas melihat duduk permasalahan Perkara kasus Pilkades, jangan malah menggiring-giring opini yang tidak jelas," pungkasnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya