4 Ranperda Inisiatif Siap Dibahas, Bapemperda DPRD Tulungagung Ungkap Urgensinya
Reporter
Muhamad Muhsin Sururi
Editor
Pipit Anggraeni
24 - Mar - 2022, 03:51
JATIMTIMES - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulungagung telah menyelesaikan 4 ranperda inisiatif yang siap dibahas lebih lanjut dalam panitia khusus (Pansus) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Keempat ranperda inisiatif yang siap dibahas lebih lanjut pada masa sidang II Tahun sidang III yaitu ranperda tentang fasilitasi penyelenggaran pesantren, ranperda tentang fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 9 Tahun 2017 tentang penyelenggaran perindustrian dan perdagangan, serta ranperda tentang pengelolaan teknologi dan informasi. Hal itu telah disampaikan dalam rapat paripurna di ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD setempat, Rabu (23/3/2022).
Baca Juga : Menyongsong Tahun Politik 2024, Pemuda Muhammadiyah Siap Distribusikan Kader Negarawan
Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung Samsul Huda melalui juru bicara Bapemperda Nurhamim mengatakan, yang melatarbelakangi ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, bahwa WNI mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan.
Menurut Nurhamim, pendidikan bisa diperoleh di sekolah pendidikan umum maupun sekolah pendidikan, khusus keagamaan misalnya pondok pesantren (ponpes). Karena ponpes di Tulungagung bertumbuh dengan cepat dan diterima masyarakat sebagai tempat pendidikan akal dan akhlak, serta tingginya antusias masyarakat untuk memilih ponpes sebagai pilihan pendidikan bagi anak-anaknya.
Maka, hal itu dinilai perlu ada campur tangan daerah dalam ikut serta mengawal bagi penyelenggaraan pendidikan sekolah atau ponpes dengan regulasi daerah. "Maka diperlukan perda sebagai landasan hukum pengaturan dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Tulungagung," katanya.
Untuk ranperda tentang fasilitasi penyaluran pupuk bersubdi, lanjut Nurhamim, dilatarbelakangi bahwa ketersediaan pupuk sebagai salah satu faktor penunjang sarana produksi yang utama. Terutama pupuk bersubsidi diharapkan dapat dipenuhi sesuai asas 6 tepat yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga.
Di dalam surat keputusan menteri pertanian dan agraria No. 70-NPP-Kep-2-2003 tentang pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah...
