Hadiri Rakor KPU, Bupati Trenggalek Dukung Pemecahan Dapil dan Siapkan Pencadangan Biaya Pemilu
Reporter
Ganez Radisa Yuniansyah
Editor
Pipit Anggraeni
24 - Mar - 2022, 02:10
JATIMTIMES - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin hadiri rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum. Rakor yang membahas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini mendapat perhatian dari Bupati Trenggalek. Pasalnya, adanya wacana pemecahan daerah pilihan dan perlunya pencadangan anggaran Pemilu.
"Dana Pemilu dalam satu anggaran tidak bisa terpenuhi dari APBD maupun APBN. Makanya tahun ini akan ada pencadangan dana Pemilu, baik untuk KPU, Bawaslu maupun untuk pengamanan," jelas Arifin usai hadiri rakor di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Rabu, (23/3/2022).
Baca Juga : Aplikasi Crypto Unggulan untuk Kegiatan Investasi Koin yang Menguntungkan
Sebagai kader partai, kepala daerah muda ini menegaskan jika Daerah Pemilihan (Dapil) jadi dipecah, tentu hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat pada politisi di Kabupaten Trenggalek. Terlebih jika dilihat dari kacamata eksekutif.
"Tentu mau dapilnya manapun kalau petarung maka siap saja. Sedangkan bila dilihat dari kacamata eksekutif, sebagai bupati tentu pemecahan dapil ini sangat kami harapkan," ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipin itu.
Pihaknya berharap dengan semakin sempit, akan ada keterwakilan kecamatan putra-putra daerah yang muncul. Sehingga nantinya setiap kecamatan punya calon yang bisa melaksanakan pembangunan merata.
"Seperti untuk wilayah kerja anggota DPRD. Jika semakin sempit niscaya pelayanannya juga otomatis akan semakin baik," imbuh Bupati Trenggalek.
Lebih jauh Gus Ipin berharap konfigurasi Dapil tersebut akan menyasar wilayah yang selama ini infrastrukturnya belum terbangun atau belum terkoneksi dengan baik antar kecamatan. Seperti contohnya Kecamatan Bendungan digandeng dengan Trenggalek.
"Tentu orang yang mau mencalonkan diri akan mencari yang padat penduduk. Seperti yang dicari kawasan kota, Pogalan, Durenan. Suara nanti pasti akan terkumpul di sana. Terus nanti yang akan ngomong masalah infrastruktur kawasan minim penduduk siapa," tegasnya.
Menurutnya, perlu dibuatkan konfigurasi seperti infrastrukturnya, akses jalan yang menghubungkan seperti apa, agar usulan pembangunan tidak berkutat hanya di wilayah tersebut. Namun juga menyasar pada wilayah lain sehingga pembangunan merata...