Bupati Salwa Arifin Siap Sinergi dengan PCNU Bondowoso

JATIMTIMES - Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin siap mendukung program kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bondowoso. Hal itu disampaikan dalam musyawarah kerja cabang (Muskercab) pertama di Gedung DPRD setempat, pada Sabtu (19/2/2022).

Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Tangsil Wetan itu, siap bekerja sama dengan PCNU untuk membangun Bondowoso. 

Baca Juga : Bangun Kesadaran Warga pada Lingkungan, Bupati Salwa Luncurkan Program Sapu Berse 

Bupati Salwa berharap melalui Muskercab ini, PCNU Bondowoso bisa merumuskan berbagai program ekonomi dan pendidikan. "Masalah ekonomi dan pendidikan kurang menonjol. Maka di dalam Muskercab ini mungkin bisa dirumuskan masalah ekonomi dan pendidikan," terangnya.

Sementara Ketua PCNU Bondowoso, KH. Abdul Qodir Syam mengatakan, Muskercab pertama pasca dilantik ini merupakan kepanjangan tangan dari Konferensi NU beberapa waktu lalu. 

Tepatnya, yakni untuk lebih menspesifikasi pekerjaan yang telah didistribusikan kepada lembaga-lembaga dalam konferensi sebelumnya. 

Karena kata dia, hasil konferensi dengan berbagai program kerja, tanpa ada aplikasi dan realisasi yang jelas kepada warga maka tak ada artinya. "Sehingga apa-apa yang menjadi pilihan, atau skala prioritas yang bisa dilakukan lembaga di NU. Sekaligus bisa diakomodasi oleh para pengurus MWC di berbagai daerah atau pun rantingnya," katanya. 

Pengasuh Ponpes Darul Falah, Kecamatan Cermee ini menyebutkan, NU Bondowoso dalam berprogram kerja ini akan juga bersinergi dengan apa yang menjadi program pemerintah. Kendati, dalam pelaksanaannya PCNU bekerja secara mandiri. 

Baca Juga : Wamenag RI Jajak Pendapat Program Keagamaan di Bondowoso 

Seperti di antaranya, program pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Pihaknya akan mendukung, mendorong, dan bahkan membangun pirantinya di tengah-tengah masyarakat. Agar pemerintah lebih mudah melakukan program-programnya. 

Hal lain yang juga perlu bersinergi, kata Kiai Qodir, yakni cara berbangsa dan bernegara di NKRI yang sudah sah secara syariah. "Sehingga tak membutuhkan pola dan dasar hukum lain yang dibutuhkan di dalam berbangsa dan bernegara," katanya.