Pemkab Malang Tak Bisa Berbuat Banyak Sikapi Naiknya Harga Kedelai

JATIMTIMES - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang tidak dapat berbuat banyak untuk menyikapi naiknya harga kedelai belakangan ini. Pasalnya, kedelai bukan menjadi komoditi di Kabupaten Malang. 

Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengatakan, komoditi di Kabupaten Malang hanya padi dan jagung. 

Baca Juga : Mas Bupati Lindra: PWI Mitra Strategis dalam One Village One Product Pedesaan

Budiar menjelaskan, sebenarnya tanaman pangan padi, jagung dan kedelai atau biasa disingkat pajale menjadi program prioritas Kementerian Pertanian (Kementan), untuk dijadikan sebagai penopang pangan. 

Namun, dari catatan DTPHP Kabupaten Malang, tidak semua daerah di Jawa Timur memiliki komoditi kedelai. Termasuk di Kabupaten Malang. Salah satu daerah yang memiliki komoditi kedelai adalah Banyuwangi. 

"Kalau program prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) itu sebenarnya mendorong komoditas tanaman pangan yang menjadi penopang pangan selama ini supaya ditingkatkan produksinya. Kalau di Kabupaten Malang hanya Paja (Padi dan Jagung) untuk kedelai tidak ada, jadi untuk harga kami tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Budiar.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Agung Purwanto mengatakan bahwa naiknya harga kedelai belakangan ini, memang banyak dikeluhkan produsen tahu dan tempe di Kabupaten Malang. 

"Memang banyak yang mengeluh dari pedagang tahu dan tempe yang berada di sejumlah pasar, kalau dari segi produsen (tahu dan tempe), kita tidak pakai kedelai dalam negeri, karena memang rata-rata industri tahu tempe itu kan tidak suka kedelai dalam negeri, sukanya pakai kedelai import," terang Agung.

Keluhan dari para produsen ini pun buntut dari keluhan para pedagang di pasar yang juga mendapat keluhan dari konsumen, bahwa ukuran tahu dan tempe cenderung lebih kecil. Menurut Agung, hal itu adalah cara yang ditempuh produsen saat harga kedelai naik. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya