Dewan Tuban Soal Ribuan NIK Warga Miskin Invalid By Sistem DTSK

JATIMTIMES- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, memanggil 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca pergantian beberapa Kepala Dinas (Kadin) mitra kerja komisi IV dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti, menyampaikan, bahwa mewujudkan Tuban sejahtera, adil, berdaya saing, berbudaya dan berbasis lingkungan maka dibutuhkan strategi, kolaborasi, integritas semua OPD.

Baca Juga : Kupas Prospek Bisnis Global di Masa Recovery, Unisma Hadirkan Peneliti dan Praktisi dari 17 Negara di 4th ICEBUSS

"Kita memandang perlunya penyampaian inovasi unggulan kompetitif di OPD mitra kerja Komisi IV," kata Tri Astuti saat memimpin raker di ruang Komisi IV.

Dia menyampaian inovasi yang dimaksud di antaranya, strategi program pemberdayaan masyarakat, percepatan pemulihan ekonomi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, peningakatan sumber PAD, peningkatan mutu layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penanganan bencana.

Sebagai Mitra kerja OPD, Dewan mengkritisi, dengan memberikan masukan dan saran kepada dinas terkait, salah satunya Dinsos P3A dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dikatakan Astutik, data kemiskinan yang saat ini telah dilakukan verifikasi door to door untuk perbaikan data kemiskinan masih belum sesuai harapan. Pasalnya, di lapangan masih terdapat masyarakat layak sebagai penerima bantuan. Namun, data dokumen kependudukan atau NIK tidak bisa masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga disinyalir ribuan nama warga miskin, datanya tidak padan bahkan tidak terinput sistem. 

“Terdapaat 2000 NIK yang tidak terbaca secara sistem,” bebernya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya