Digadang-gadang Jadi Capres 2024, Anies hingga Luhut Dilaporkan ke KPK
07 - Jan - 2022, 06:13
JATIMTIMES - Sejumlah kepala daerah hingga menteri dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti diketahui, nama-nama di atas merupakan nama pesohor yang digadang-gadang akan maju calon presiden (capres) 2024.
Baca Juga : Ingin Punya Hunian Premium Dilengkapi Rooftop? Begawan Villas Cocok Jadi Pilihan
Laporan itu dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK yang mengklaim sebagai konsorsium gerakan masyarakat sipil antikorupsi. Mereka datang KPK pada hari ini Jumat (7/1/2021).
Tak cuma nama-nama di atas, nama lain yang turut dilaporkan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang diklaim terlibat soal sejumlah perkara korupsi.
Sejumlah pejabat yang dilaporkan oleh Adhie Massardi dkk itu beberapa di antaranya telah angkat bicara.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilaporkan ke KPK. Pelaporan itu disebut berkaitan dugaan tindak pidana korupsi saat Ahok masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pelaporan itu dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK, yang mengklaim sebagai konsorsium gerakan masyarakat sipil antikorupsi. Mereka juga sudah menyerahkan dokumen hasil penelitian terkait korupsi yang diklaim melibatkan Ahok saat menjabat Wagub dan Gubernur DKI Jakarta.
"Salah satunya pembelian RS Sumber Waras, pembelian tanah sendiri di Cengkareng, kemudian ada CSR, dan reklamasi dan lain-lain. Ini dokumen-dokumen yang kami berikan itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sudah dimiliki KPK," ucap Adhie Massardi selaku Presidium PNPK.
Ia lantas mengaku sudah mengadukan perihal itu melalui Unit Pengaduan Masyarakat KPK. Adhie turut menunjukkan surat tanda terima pengaduan tersebut.
Lebih lanjut, ia mengklaim perkara-perkara itu sebenarnya sudah ada di KPK. Ia lantas berharap Ketua KPK Firli Bahuri bisa mengentaskan persoalan itu ke publik.
Sementara, Ahok saat dimintai tanggapan enggan berbicara banyak. "Ngapain ditanggapin. Nanti dapat pemberitaan mereka...
