Asosiasi BPD Tulungagung Minta Tunjangan Dinaikkan 100%

JATIMTIMES - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tulungagung menilai tunjangan yang selama ini diterimanya masih di bawah standar kesejahteraan. Bahkan tidak sebanding dengan beban kerja yang diterimanya. Selain itu, tunjangan BPD di Kabupaten Tulungagung bisa dibilang paling rendah dibandingkan kabupaten sekitar seperti Trenggalek, Blitar, dan Kediri.

Untuk itu, asosiasi BPD Tulungagung meminta kepada DPRD khususnya Komisi A agar memperhatikan kesejahteraan BPD yang jumlahnya 2 ribu lebih orang agar dinaikkan tunjangannya sebesar 100% di 2022.

Baca Juga : Polisi Bubarkan Latihan Silat di Depan Pendapa Pemkab Tulungagung

"Intinya kami silaturahmi dengan DPRD khususnya Komisi A. Kami ingin mereka memperjuangkan kenaikan tunjangan BPD di Tulungagung yang jumlah sekitar 2 ribu orang lebih," kata Ketua Asosiasi BPD Tulungagung Abdul Aziz di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (1/11/2021).

Menurut Aziz, sesuai Perda dan Perbub Tulungagung, pendapatan dari BPD antara lain dari tunjangan kedudukan, tunjangan kinerja dan tunjangan lain-lain. Saat ini, tunjangan kedudukan untuk Ketua BPD sebesar Rp 250 ribu, Wakil Ketua dan Sekretaris Rp 225 ribu dan anggota Rp 200 ribu, itu pun belum dipotong pajak.

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, lanjut Aziz, Kabupaten Tulungagung masih tertinggal jauh. Pasalnya, di Kabupaten Trenggalek tunjangan ketua sudah mencapai Rp 850 ribu, Blitar Rp 500 ribu, dan Kediri sudah diangka Rp 500-700 ribu. Bahkan sejak 2018 tunjangan BPD di Kabupaten Tulungagung belum mengalami perubahan.

"Di Tulungagung sejak 2018 hanya segitu saja," ungkapnya.

Sebagai Ketua Asosiasi, Aziz mengaku baru kali memohon kepada DPRD khususnya Komisi A agar kesejahteraan BPD diperhatikan. Karena sebelumnya pihak asosiasi sudah pernah mendapat informasi setelah ada kebijakan Pilkades serentak tunjangan BPD akan naik tapi setelah lama ditunggu tunjangan tidak kunjung naik.

"Tugas kami di desa sudah mirip-mirip anggota DPRD tapi pendapatan kami tidak diperhatikan. Mengingat tunjangan di kabupaten sebelah sudah tinggi," tambahnya.

Terkait dengan standar kelayakan tunjangan, kata Aziz, itu tidak ada patokan resminya. Baginya yang terpenting adalah adanya penyesuaian besaran tunjangan dengan kabupaten tetangga...

Baca Selengkapnya