PHRI Kota Batu Tolak Keras Rencana CHSE Berbayar Rp 12 Juta

JATIMTIMES - Rencana program perpanjangan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) berbayar sekitar Rp 12 juta untuk tiap unit usaha, mendapat penolakan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu.

Penolakan tersebut keluar, lantaran nominal tersebut cukup besar jika dipukul rata dengan pelaku usaha wisata, hotel, dan restoran di Kota Batu. Apalagi saat ini pelaku usaha sedang berupaya dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga : Dugaan Kekerasan Seksual SMA SPI Kota Batu Masuk Persidangan, Komnas PA Siapkan 20 Saksi hingga 56 Pengacara

“Setelah 2 bulan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kondisinya sekarang kami sedang berusaha untuk bangkit,” ungkap Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi.

Rencana program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) CHSE, nantinya akan terus diperpanjang setiap setahun sekali dengan nominal Rp 12 juta. Dengan nominal itu, dirasa tidak bisa disama ratakan dengan pelaku usaha lainnya.

Sebab kondisi pelaku usaha jelas berbeda-beda. Sujud mencontohkan, Selecta. Di sana ada 3 unit usaha yakni tempat wisata, hotel, dan juga restoran. Dengan demikian biaya untuk perpanjangan mencapai Rp 36 juta setiap tahunnya.

“Dengan nominal Rp 36 juta nominal uang besar, ya gak nutut operasional kami. Berbeda dengan yang usahanya besar-besar,” ucap Sujud yang juga Direktur Utama Taman Rekreasi Selecta ini.

Karena itu penolakan rencana program tersebut sudah disampaikan pada Rapat Koordinasi BPP PHRI se-Indonesia pada 24 September 2021 silam. Di Kota Batu, dia juga telah mensosialisasikan hal ini ke 60 hotel, 12 restoran, dan anggota PHRI lainnya.

Baca Juga : Berkaca Pada Surabaya, Anak di Bawah 12 Tahun di Kota Malang Bisa Segera Masuk Mal

Meski demikian, jika didapati program itu akan diterapkan, Sujud berharap pembiayaannya bisa dibantu pemerintah minimal dalam 5 tahun ke depan. Sebab ini menjadi salah satu beban kika benar-benar diterapkan.

“Ya kota lihat nanti untuk mencari solusi terbaik bagaimana. Karena terus terang program itu justru jadi beban pelaku usaha yang saat ini sedang berusaha bangkit,” harap Sujud, Jumat (15/10/2021).