Pemdes Pikul Biaya Operasional Vaksinasi, Ini Komentar Sejumlah Kades

Reporter

Riski Wijaya

Editor

Dede Nana

14 - Oct - 2021, 03:51

Gelaran vaksinasi di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan.(Foto: Riski Wijayanto/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Upaya percepatan vaksinasi hingga saat ini masih dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Pasalnya, selain sebagai salah satu syarat agar level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang bisa turun ke level 2, tentunya capaian vaksinasi juga diperlukan untuk segera dapat mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. 

Saat ini di Kabupaten Malang percepatan vaksinasi menyasar masyarakat di desa. Pelaksanaannya dilakukan melalui masing-masing desa di Kabupaten Malang. Tujuannya agar vaksinasi bisa menyentuh masyarakat hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Dapat Rp 1,2 Miliar dari DBHCHT, Kominfo Bangkalan: Anggaran Itu untuk Sosialisasi 

Penyelenggaraan vaksinasinya pun digelar oleh setiap Pemerintah Desa (Pemdes) di masing-masing wilayah. Dan ternyata, sejumlah kebutuhan operasional pun dibebankan ke masing-masing desa. Termasuk biaya operasionalnya. 

"Tidak pernah ada bantuan biaya operasional untuk vaksinasi. Baik dari kecamatan atau Kabupaten (Malang). Tidak pernah ada," ujar Kepala Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan, H. Muhammad Satu, melalui sambungan telepon, Rabu (13/10/2021) malam.

Dari perhitungan Pemdes Jatikerto, dalam satu kali kegiatan vaksinasi, biaya operasional yang dikeluarkan antara Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu. Sementara hingga saat ini, pihaknya sudah menggelar sebanyak 9 kali vaksinasi. Rinciannya, 7 kali vaksinasi dosis pertama dan 2 kali vaksinasi dosis kedua. 

"Kalau dihitung berarti ya 9 kali vaksinasi dikalikan sekitar Rp 800 ribu. Ya sekitar Rp 7.200.000. Itu menurut saya kalau bagi skala Pemdes ya cukup banyak. Kadang pun untuk konsumsi kami masih mohon bantuan di beberapa warung di sekitar," terang Satu.

Biaya operasional itu pun ia ambilkan dari Dana Desa (DD) yang diperbolehkan untuk penanganan Covid-19 (PPKM MIkro) di desa. Besarnya hanya 8 persen dari DD. Menurutnya ada sekitar Rp 76 juta. Dan alokasi tersebut hingga saat ini juga semakin menipis. 

"Dari Rp 76 juta itu, saat ini masih ada Rp 20 juta. Kurang irit apa coba. Dengan kegiatan kami, dan jumlah penduduk sebanyak itu," imbuh Satu. 

Dirinya pun berharap ada solusi dari pihak kecamatan atau Pemkab Malang terkait biaya operasional vaksinasi...

Baca Selengkapnya




Topik

Pemerintahan, ,



Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Sektor industri, perdagangan, dan pariwisata menjadi pilar utama perekonomian Jatim. Pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

cara menyimpan tomat
memilih model baju kerja wanita
harga gabah shio 2025
cara simpan tomat
Tips Memilih Bralette